Intelijen AS: Putra Mahkota Arab Saudi Setuju Tangkap atau Bunuh Khashoggi
Sabtu, 27 Februari 2021 - 02:50 WIB
“Kami mendasarkan penilaian ini pada kendali Putra Mahkota dalam pengambilan keputusan di Kerajaan, keterlibatan langsung penasihat utama dan anggota detail pelindung Muhammad bin Salman dalam operasi tersebut, dan dukungan Putra Mahkota untuk menggunakan tindakan kekerasan untuk membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi," papar laporan itu.
Dalam mendeklasifikasi laporan tersebut, Presiden AS Joe Biden mencabut penolakan pendahulunya Donald Trump untuk merilisnya yang bertentangan dengan Undang-undang tahun 2019, yang mencerminkan kesediaan AS yang baru untuk menantang kerajaan terkait masalah hak asasi manusia (HAM) hingga perang di Yaman.
Namun, Biden mengambil langkah tipis untuk mempertahankan hubungan dengan Saudi saat dia berusaha menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan saingan regionalnya Iran dan untuk mengatasi tantangan lain, termasuk memerangi ekstremisme dan memajukan hubungan Arab-Israel.
Washington membuat koreografi berbagai acara untuk melunakkan pukulan bagi Saudi itu, dengan Biden pada Kamis berbicara dengan ayah putra mahkota yang berusia 85 tahun, Raja Salman.
Dalam panggilan telepon antara Biden dan Raja Salman, kedua pihak mengatakan mereka menegaskan kembali aliansi mereka yang telah berusia puluhan tahun dan berjanji bekerja sama.
“Tetapi pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan pembatalan kesepakatan senjata dengan Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia, sambil membatasi penjualan militer di masa depan untuk senjata defensif, papar sumber yang mengetahui pemikiran pemerintah AS tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan bahwa fokus AS adalah mengakhiri konflik di Yaman meskipun AS memastikan Arab Saudi memiliki semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayahnya.
Laporan intelijen yang tidak dirahasiakan itu disiapkan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, menggemakan versi rahasia dari laporan tentang pembunuhan Khashoggi yang dibagikan Trump dengan anggota Kongres pada akhir 2018.
Penolakan Trump atas tuntutan anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia agar merilis versi yang tidak dirahasiakan pada saat itu mencerminkan keinginan menjaga kerja sama dengan Riyadh di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan untuk mempromosikan penjualan senjata AS ke kerajaan.
Direktur baru intelijen nasional Biden, Avril Haines, telah berkomitmen mematuhi undang-undang pertahanan tahun 2019 yang mewajibkan kantornya merilis dalam waktu 30 hari laporan yang tidak dirahasiakan tentang pembunuhan Khashoggi.
Dalam mendeklasifikasi laporan tersebut, Presiden AS Joe Biden mencabut penolakan pendahulunya Donald Trump untuk merilisnya yang bertentangan dengan Undang-undang tahun 2019, yang mencerminkan kesediaan AS yang baru untuk menantang kerajaan terkait masalah hak asasi manusia (HAM) hingga perang di Yaman.
Namun, Biden mengambil langkah tipis untuk mempertahankan hubungan dengan Saudi saat dia berusaha menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan saingan regionalnya Iran dan untuk mengatasi tantangan lain, termasuk memerangi ekstremisme dan memajukan hubungan Arab-Israel.
Washington membuat koreografi berbagai acara untuk melunakkan pukulan bagi Saudi itu, dengan Biden pada Kamis berbicara dengan ayah putra mahkota yang berusia 85 tahun, Raja Salman.
Dalam panggilan telepon antara Biden dan Raja Salman, kedua pihak mengatakan mereka menegaskan kembali aliansi mereka yang telah berusia puluhan tahun dan berjanji bekerja sama.
“Tetapi pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan pembatalan kesepakatan senjata dengan Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia, sambil membatasi penjualan militer di masa depan untuk senjata defensif, papar sumber yang mengetahui pemikiran pemerintah AS tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan bahwa fokus AS adalah mengakhiri konflik di Yaman meskipun AS memastikan Arab Saudi memiliki semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayahnya.
Laporan intelijen yang tidak dirahasiakan itu disiapkan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS, menggemakan versi rahasia dari laporan tentang pembunuhan Khashoggi yang dibagikan Trump dengan anggota Kongres pada akhir 2018.
Penolakan Trump atas tuntutan anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia agar merilis versi yang tidak dirahasiakan pada saat itu mencerminkan keinginan menjaga kerja sama dengan Riyadh di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran dan untuk mempromosikan penjualan senjata AS ke kerajaan.
Direktur baru intelijen nasional Biden, Avril Haines, telah berkomitmen mematuhi undang-undang pertahanan tahun 2019 yang mewajibkan kantornya merilis dalam waktu 30 hari laporan yang tidak dirahasiakan tentang pembunuhan Khashoggi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda