Atas Perintah Biden, AS Serang Suriah dengan Target Milisi Pro-Iran

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) melakukan serangan udara terhadap wilayah Suriah dengan target para milisi pro-Iran pada Kamis malam. Serangan atas perintah Presiden Joe Biden ini dengan dalih membalas serangan roket di pangkalan militer Amerika di Irak.

“Serangan pada Kamis malam tersebut digambarkan sebagai serangan terhadap sebuah situs di Suriah yang terkait dengan milisi yang didukung Iran,” tulis koresponden Reuters di Pentagon, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Jumat (26/2/2021).





“Serangan ini terjadi setelah serangkaian serangan roket baru-baru ini terhadap sasaran AS di Irak," lanjut laporan Reuters.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Biden tentang serangan itu. Laporan yang belum dikonfirmasi dari Suriah menyebutkan ada ledakan di dekat Al-Bukamal, sebuah kota di provinsi Deir-ez-Zor dekat perbatasan dengan Irak.

Belum ada laporan tentang korban jiwa maupun keruasakan akibat serangan udara Amerika di Suriah.

Serangan udara AS terjadi setelah serangkaian serangan roket di Zona Hijau di Baghdad, Pangkalan Udara Balad dan Bandara Internasional Erbil di Irak selama dua minggu terakhir. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab dan Pentagon belum secara resmi menyalahkan siapa pun.



Ini bukan pertama kalinya AS menyalahkan Iran atas serangan terhadap pasukan dan kontraktor Amerika di Irak. Setelah satu kontraktor meninggal, pemerintahan Donald Trump menargetkan milisi Kataib Hezbollah dan Unit Mobilisasi Populer Syiah (PMU), yang berpuncak pada pembunuhan komandan Pasukan Quds IRGC Iran, Jenderal Qassem Soleimani, oleh pesawat tak berawak bersenjata pada Januari 2020.

Biden sendiri memimpin paduan suara dari Demokrat yang mengecam langkah Presiden Donald Trump pada saat itu, dengan mengatakan; “Dia melemparkan sebatang dinamit ke dalam kotak yang mudah terbakar."

Ketua DPR Nancy Pelosi saat itu juga mengatakan serangan terhadap Soleimani berisiko memprovokasi eskalasi kekerasan yang lebih berbahaya dan dilakukan tanpa otorisasi Kongres.