Biden Serukan Reformasi Hukum Kontrol Senjata
Senin, 15 Februari 2021 - 21:16 WIB
WASHINGTON - Konfrontasi di Amerika Serikat (AS ) antara mereka yang menganjurkan untuk membawa senjata dan mereka yang menyerukan peningkatan kontrol senjata adalah salah satu yang paling akut. Ini karena hak untuk membawa senjata dianggap konstitusional.
Tetapi, banyak pihak yang melihat pengendalian senjata sebagai pelanggaran hak. Sementara mereka yang menyerukan untuk membatasi senjata menunjukkan jumlah insiden penembakan di sekolah dan tempat umum yang terus meningkat.
Salah satu yang menyerukan pembatasan senjata adalah Presiden AS, Joe Biden. Dalam sebuah pernyataan untuk memperingati penembakan massal Parkland, Biden menyerukan Kongres untuk mengesahkan reformasi hukum senjata yang masuk akal.
Penembakan Parkland terjadi pada 14 Februari 2018 di Stoneman Douglas High School di Florida dan menyebabkan 17 anak sekolah dan guru tewas.
"Kami tidak akan menunggu penembakan massal berikutnya untuk mengindahkan seruan itu," kata Biden, seperti dilansir Sputnik pada Senin (15/2/2021).
"Para pelajar Parkland dan begitu banyak orang muda lainnya di seluruh negeri yang telah mengalami kekerasan senjata membawa sejarah perjalanan Amerika. Ini adalah sejarah yang ditulis oleh anak muda di setiap generasi yang menantang dogma yang berlaku untuk menuntut kebenaran sederhana: kami bisa lebih baik dan kami akan melakukannya," sambungnya.
Biden kemudian menegaskan bahwa telah terjadi peningkatan bersejarah tahun lalu dalam kasus pembunuhan di seluruh Amerika.Warga kulit hitam dan coklat di AS, jelasnya, adalah yang palling terdampak kekerasan senjata tersebut.
Ini bukan pertama kalinya Biden menyerukan tindakan untuk mengontrol akal sehat untuk mengekang kekerasan senjata, karena dia membuat pernyataan serupa selama kampanye kepresidenannya.
Sebagai kandidat, ia menganjurkan pemeriksaan latar belakang sederhana untuk semua penjualan senjata, program lisensi senjata negara, tanggung jawab hukum produsen senjata yang produknya digunakan untuk kejahatan dan mengakhiri penjualan senjata secara online.
Undang-undang pengendalian senjata tidak akan mudah untuk disahkan oleh pemerintahan Biden, karena terdapat lobi senjata di AS, khususnya National Rifle Association (NRA).
Setelah penembakan Parkland, undang-undang Florida yang secara khusus mencakup ketentuan untuk melarang penjualan senjata api kepada orang-orang yang berusia di bawah 21 tahun ditantang oleh NRA di pengadilan federal. NRAmenyatakan bahwa pembatasan tersebut akan melanggar hak konstitusional bagi warga berusia 18 hingga 21 tahun.
Tetapi, banyak pihak yang melihat pengendalian senjata sebagai pelanggaran hak. Sementara mereka yang menyerukan untuk membatasi senjata menunjukkan jumlah insiden penembakan di sekolah dan tempat umum yang terus meningkat.
Salah satu yang menyerukan pembatasan senjata adalah Presiden AS, Joe Biden. Dalam sebuah pernyataan untuk memperingati penembakan massal Parkland, Biden menyerukan Kongres untuk mengesahkan reformasi hukum senjata yang masuk akal.
Penembakan Parkland terjadi pada 14 Februari 2018 di Stoneman Douglas High School di Florida dan menyebabkan 17 anak sekolah dan guru tewas.
"Kami tidak akan menunggu penembakan massal berikutnya untuk mengindahkan seruan itu," kata Biden, seperti dilansir Sputnik pada Senin (15/2/2021).
"Para pelajar Parkland dan begitu banyak orang muda lainnya di seluruh negeri yang telah mengalami kekerasan senjata membawa sejarah perjalanan Amerika. Ini adalah sejarah yang ditulis oleh anak muda di setiap generasi yang menantang dogma yang berlaku untuk menuntut kebenaran sederhana: kami bisa lebih baik dan kami akan melakukannya," sambungnya.
Biden kemudian menegaskan bahwa telah terjadi peningkatan bersejarah tahun lalu dalam kasus pembunuhan di seluruh Amerika.Warga kulit hitam dan coklat di AS, jelasnya, adalah yang palling terdampak kekerasan senjata tersebut.
Ini bukan pertama kalinya Biden menyerukan tindakan untuk mengontrol akal sehat untuk mengekang kekerasan senjata, karena dia membuat pernyataan serupa selama kampanye kepresidenannya.
Sebagai kandidat, ia menganjurkan pemeriksaan latar belakang sederhana untuk semua penjualan senjata, program lisensi senjata negara, tanggung jawab hukum produsen senjata yang produknya digunakan untuk kejahatan dan mengakhiri penjualan senjata secara online.
Undang-undang pengendalian senjata tidak akan mudah untuk disahkan oleh pemerintahan Biden, karena terdapat lobi senjata di AS, khususnya National Rifle Association (NRA).
Setelah penembakan Parkland, undang-undang Florida yang secara khusus mencakup ketentuan untuk melarang penjualan senjata api kepada orang-orang yang berusia di bawah 21 tahun ditantang oleh NRA di pengadilan federal. NRAmenyatakan bahwa pembatasan tersebut akan melanggar hak konstitusional bagi warga berusia 18 hingga 21 tahun.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda