'Kepergian' Trump Bisa Ganggu Pembicaraan Damai Afghanistan
Selasa, 19 Januari 2021 - 02:30 WIB
Ilustrasi
KABUL - Sudah terguncang oleh gejolak baru kekerasan, proses perdamaian Afghanistan yang rapuh mungkin menghadapi "masalah", menyusul kepergian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Masa jabatan Trump berakhir pada 20 Januari, atau saat pelantikan Joe Biden .
Sejumah analis berpendapat bahwa Biden mungkin mencari "peninjauan" atas perjanjian perdamaian Doha antara Washington dan Taliban, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik 19 tahun di Afghanistan.
“Pelaksanaan perjanjian perdamaian Doha dapat menghadapi masalah, terutama batas waktu penarikan pasukan AS dari Afghanistan, karena dialog intra-Afghanistan tidak benar-benar membuat kemajuan dan kekerasan telah meningkat,” Rahimullah Yusufzai, seorang ahli yang berbasis di Peshawar, Pakistan.
Mengutip tuduhan baru dan tuduhan balasan oleh Washington dan Taliban sehubungan dengan lonjakan kekerasan baru-baru ini, meskipun ada komitmen untuk perdamaian dari kedua belah pihak, Yusufzai mengatakan perkembangan baru dapat mendorong pemerintahan Biden untuk meninjau kembali rencana penarikan militer lengkap dari Afganistan.
Yusufzai mengamati bahwa Biden mungkin menunda penarikan penuh atau bersikeras mempertahankan sejumlah kecil pasukan di tanah Afghanistan, bahkan setelah Mei dengan dalih "memastikan keamanan AS dan perang melawan terorisme."
November lalu, Biden, menurut media AS, telah mengatakan bahwa dia benar-benar lelah dengan perang terpanjang AS di Afghanistan. Tetapi, menurutnya, ada kebutuhan untuk mengakhiri perang secara bertanggung jawab, dengan cara untuk memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap keamanan dalam negeri AS.
"Lingkaran di dalam Demokrat tidak menginginkan penarikan sepenuhnya. Mereka mungkin memaksa Biden untuk mempertahankan setidaknya satu atau dua pangkalan di Afghanistan, bahkan setelah Mei, ”kata Yusufzai, merujuk pada penarikan pasukan AS, sebagai bagian dari kesepakatan Doha.
"Kekerasan yang meningkat di Afghanistan mungkin memberikan alasan bagi Biden untuk meminta peninjauan kembali perjanjian Doha," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency.
Sejumah analis berpendapat bahwa Biden mungkin mencari "peninjauan" atas perjanjian perdamaian Doha antara Washington dan Taliban, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik 19 tahun di Afghanistan.
“Pelaksanaan perjanjian perdamaian Doha dapat menghadapi masalah, terutama batas waktu penarikan pasukan AS dari Afghanistan, karena dialog intra-Afghanistan tidak benar-benar membuat kemajuan dan kekerasan telah meningkat,” Rahimullah Yusufzai, seorang ahli yang berbasis di Peshawar, Pakistan.
Mengutip tuduhan baru dan tuduhan balasan oleh Washington dan Taliban sehubungan dengan lonjakan kekerasan baru-baru ini, meskipun ada komitmen untuk perdamaian dari kedua belah pihak, Yusufzai mengatakan perkembangan baru dapat mendorong pemerintahan Biden untuk meninjau kembali rencana penarikan militer lengkap dari Afganistan.
Yusufzai mengamati bahwa Biden mungkin menunda penarikan penuh atau bersikeras mempertahankan sejumlah kecil pasukan di tanah Afghanistan, bahkan setelah Mei dengan dalih "memastikan keamanan AS dan perang melawan terorisme."
November lalu, Biden, menurut media AS, telah mengatakan bahwa dia benar-benar lelah dengan perang terpanjang AS di Afghanistan. Tetapi, menurutnya, ada kebutuhan untuk mengakhiri perang secara bertanggung jawab, dengan cara untuk memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap keamanan dalam negeri AS.
"Lingkaran di dalam Demokrat tidak menginginkan penarikan sepenuhnya. Mereka mungkin memaksa Biden untuk mempertahankan setidaknya satu atau dua pangkalan di Afghanistan, bahkan setelah Mei, ”kata Yusufzai, merujuk pada penarikan pasukan AS, sebagai bagian dari kesepakatan Doha.
"Kekerasan yang meningkat di Afghanistan mungkin memberikan alasan bagi Biden untuk meminta peninjauan kembali perjanjian Doha," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda