Kebijakan Timur Tengah Obama Mungkin Kembali 'Hidup' di Masa Pemerintahan Biden
Selasa, 24 November 2020 - 02:30 WIB
Presiden AS Terpilih Joe Biden. FOTO/Reuters
WASHINGTON - Sejumlah pengamat memprediksi bahwa kebijakan Timur Tengah era Barack Obama mungkin akan kembali diterapkan di masa pemerintahan Joe Biden . Hal yang sama juga mungkin akan berlaku pada kebijakan terkait Afrika Utara.
"Secara global, pemerintahan Biden akan mendorong untuk meredakan ketegangan dengan China dan Uni Eropa, serta negara-negara NATO. Meningkatkan retorika terhadap Korea Utara (Korut) dan memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia, Iran, dan Suriah untuk alasan apa pun yang dapat mereka bayangkan," kata Ghassan Kadi, seorang pakar Timur Tengah dan analis politik keturunan Suriah.
(Baca: Strategi Diplomasi Biden Cenderung Bipartisan )
Tim kebijakan luar negeri Biden telah mengumpulkan lebih dari 2.000 orang, termasuk 20 kelompok kerja, untuk menentukan agenda kebijakan luar negerinya dan "membalikkan" beberapa kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump.
Sementara Senator Bernie Sanders telah menyatakan keprihatinan atas lingkaran dalam Biden yang sebagian besar terdiri dari veteran pemerintahan Clinton dan Obama, yang sebelumnya mendukung intervensi militer AS di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah.
Kadi menuturkan, selama masa pemerintaha Biden, AS kemungkina besar akan membatalkan rencana mundur dari Suriah, Irak, atau Afghanistan dalam waktu dekat. Dia tidak mengesampingkan peningkatan kontingen militer AS di Suriah di bawah pemerintahan Biden.
"Jawaban sederhananya adalah tidak, bukan karena mereka tidak seharusnya, tetapi karena mereka akan terlalu sombong untuk menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari jalan buntu tanpa negosiasi," ucapnya.
"Jika ada, penasihat atau tim penasihat baru yang akan mendorong untuk menunjukkan bahwa kebijakan Donald Trump di Suriah salah, mereka kemungkinan akan menganjurkan pengiriman lebih banyak pasukan ke Suriah," sambungnya, seperti dilansir Sputnik.
Misalnya, Kadi mecontohkan, adalah Colin Kahl, seorang penasihat informal untuk kampanye Biden, dikenal karena strategi "keterlibatan progresif" yang membayangkan penempatan jangka panjang dari kontingen militer AS ke negara-negara Timur Tengah setelah pemberontakan Arab untuk mengawasi "reformasi demokrasi" di sana.
"Secara global, pemerintahan Biden akan mendorong untuk meredakan ketegangan dengan China dan Uni Eropa, serta negara-negara NATO. Meningkatkan retorika terhadap Korea Utara (Korut) dan memberlakukan lebih banyak sanksi pada Rusia, Iran, dan Suriah untuk alasan apa pun yang dapat mereka bayangkan," kata Ghassan Kadi, seorang pakar Timur Tengah dan analis politik keturunan Suriah.
(Baca: Strategi Diplomasi Biden Cenderung Bipartisan )
Tim kebijakan luar negeri Biden telah mengumpulkan lebih dari 2.000 orang, termasuk 20 kelompok kerja, untuk menentukan agenda kebijakan luar negerinya dan "membalikkan" beberapa kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump.
Sementara Senator Bernie Sanders telah menyatakan keprihatinan atas lingkaran dalam Biden yang sebagian besar terdiri dari veteran pemerintahan Clinton dan Obama, yang sebelumnya mendukung intervensi militer AS di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah.
Kadi menuturkan, selama masa pemerintaha Biden, AS kemungkina besar akan membatalkan rencana mundur dari Suriah, Irak, atau Afghanistan dalam waktu dekat. Dia tidak mengesampingkan peningkatan kontingen militer AS di Suriah di bawah pemerintahan Biden.
"Jawaban sederhananya adalah tidak, bukan karena mereka tidak seharusnya, tetapi karena mereka akan terlalu sombong untuk menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari jalan buntu tanpa negosiasi," ucapnya.
"Jika ada, penasihat atau tim penasihat baru yang akan mendorong untuk menunjukkan bahwa kebijakan Donald Trump di Suriah salah, mereka kemungkinan akan menganjurkan pengiriman lebih banyak pasukan ke Suriah," sambungnya, seperti dilansir Sputnik.
Misalnya, Kadi mecontohkan, adalah Colin Kahl, seorang penasihat informal untuk kampanye Biden, dikenal karena strategi "keterlibatan progresif" yang membayangkan penempatan jangka panjang dari kontingen militer AS ke negara-negara Timur Tengah setelah pemberontakan Arab untuk mengawasi "reformasi demokrasi" di sana.
tulis komentar anda