PM Baru Irak Berencana Tinjau Hubungan dengan AS
Minggu, 10 Mei 2020 - 15:05 WIB
BAGHDAD - Perdana Menteri baru Irak, Mustafa al-Kadhimi mengatakan bahwa perjanjian strategis dengan Amerika Serikat (AS) atas dasar melindungi persatuan dan kedaulatan Irak akan ditinjau. Langkah ini diambil Kadhimi beberapa hari setelah dia didapuk menggantikan Adel Abdul-Mahdi.
"Kami membentuk meja krisis yang terdiri dari para ahli urusan luar negeri," kata Kadhimi pasca pertemuan pertama kabinet pemerintahannya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (10/5/2020).
Irak dan AS menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Strategis pada tahun 2008 berdasarkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara.
Seperti diketahui, Parlemen Irak memberikan suara kepercayaan kepada Kadhimi dan kabinet parsialnya pada tengah pekan untuk menggantikan Abdul-Mahdi yang mengundurkan diri. Kadhimi berhasil membentuk pemerintahan baru setelah dua mantan perdana menteri yang ditunjuk, Mohammad Allawi dan Adnan Al-Zurfi, gagal mendapatkan dukungan.
Pengunduran diri Abdul-Mahdi sendiri disebabkan oleh adanya gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak akhir tahun lalu, karena kondisi hidup yang buruk dan juga korupsi.
Menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak, setidaknya 496 warga Irak telah tewas dan 17 ribu orang lainnya terluka sejak demonstrasi yang dimulai sejak 1 Oktober.
"Kami membentuk meja krisis yang terdiri dari para ahli urusan luar negeri," kata Kadhimi pasca pertemuan pertama kabinet pemerintahannya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (10/5/2020).
Irak dan AS menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Strategis pada tahun 2008 berdasarkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara.
Seperti diketahui, Parlemen Irak memberikan suara kepercayaan kepada Kadhimi dan kabinet parsialnya pada tengah pekan untuk menggantikan Abdul-Mahdi yang mengundurkan diri. Kadhimi berhasil membentuk pemerintahan baru setelah dua mantan perdana menteri yang ditunjuk, Mohammad Allawi dan Adnan Al-Zurfi, gagal mendapatkan dukungan.
Pengunduran diri Abdul-Mahdi sendiri disebabkan oleh adanya gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak akhir tahun lalu, karena kondisi hidup yang buruk dan juga korupsi.
Menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak, setidaknya 496 warga Irak telah tewas dan 17 ribu orang lainnya terluka sejak demonstrasi yang dimulai sejak 1 Oktober.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda