Hindari Konflik dengan 'Penguasa' Senat, Biden Bentuk Kabinet Moderat

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan akan membentuk kabinet moderat untuk menghindari konflik setelah Partai Republik menguasai kursi Senat.



Rendahnya kehadiran anggota Partai Demokrat di kursi Senat mengartikan Biden harus berhati-hati dalam menyusun kabinet kerja. Sebab, setiap program dan kebijakan pemerintah yang melibatkan kepentingan nasional memerlukan restu Senat. Sejumlah jabatan juga belum tentu akan diloloskan Senat. (Baca: Baca Doa Ini Sebelum Shalat, Setan Bakal kabur)

Lembaga penelitian politik, Signum Global Advisor, menilai Biden akan cenderung memilih kabinet moderat dan tidak progresif karena terlalu berisiko. Meski hal itu akan menyenangkan para pebisnis dan pasar, pemerintahannya akan berlangsung “datar” dan memperkuat “sayap kiri”.

“Dalam penyusunan kabinetnya, Biden akan memprioritaskan teknokrat berpengalaman, setia, dan multikultural,” ungkap Signum Global Advisors yang dipimpin Charles Myers, salah satu pendukung Biden. Selama berbicara di hadapan pendukungnya, Biden meminta semua masyarakat AS bersatu.



Meski demikian, Biden dan pendukungnya menekankan akan tetap bergerak sesuai dengan agenda mereka. “Biden tidak akan membohongi pendukungnya dan mengabaikan janji-janjinya selama kampanye,” kata Kate Bedingfield, wakil manajer tim sukses Biden, dilansir NBC.

Tim transisi Biden akan dipimpin lima pejabat, yaitu penasihat senior Anita Dunn, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham, mantan Senat Delaware Ted Kaufman, kongres Lousiana Cedric Richmond, dan mantan pelaksana direktur anggaran Gedung Putih pemerintahan Barack Obama, Jeff Zients. (Baca juga: UIN Jakarta Dirikan Pusat Kajian Halal)

Bahkan, sebelum pilpres, tak ada satu pun yang memprediksi anggota sayap kiri akan diangkat Biden, termasuk untuk posisi treasury secretary yang mungkin dapat diisi Elizabeth Warren. Beberapa kandidat yang kini kemungkinan besar meraih jabatan itu adalah Lael Brainard, Sarah Bloom, dan Roger Ferguson.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan aktivis di Washington mengatakan tidak ada alasan bagi Biden untuk membatasi agendanya ataupun penyusunan kabinet kerja, sekalipun Senat dikuasai Partai Republik. Partai Demokrat juga masih memiliki peluang menguasai upper chamber.