Arab Saudi Gagal Raih Kursi di Dewan HAM PBB, Rusia dan China Lolos
Rabu, 14 Oktober 2020 - 13:29 WIB
Sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 27 Februari 2020. Foto/REUTERS
NEW YORK - Arab Saudi gagal dalam upaya menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) untuk periode tiga tahun mendatang dimulai pada 1 Januari.
China , Rusia , dan Kuba justru terpilih sebagai anggota UNHRC sehingga beberapa pihak mengkritiknya. Rusia dan Kuba melaju tanpa tantangan dalam pemilihan di Sidang Umum PBB untuk kursi UNHRC tersebut.
Saudi dan China bersaing ketat untuk empat posisi yang diperebutkan lima negara termasuk Pakistan, Usbekistan dan Nepal. Pakistan meraih 169 suara, Uzbekistan 164, Nepal 150, China 139 dan Arab Saudi 90 suara, menghentikan upaya Riyadh kembali menjadi anggota badan HAM tertinggi di PBB itu.
Sebanyak 15 negara terpilih dalam dewan dengan anggota 47 negara itu pada Selasa (13/10).
Human Rights Watch menyebut China dan Saudi sebagai dua pemerintah yang paling bermasalah dalam HAM. Lembaga itu juga menyebut berbagai kejahatan perang dalam perang Suriah yang menjadikan Rusia sebagai anggota dewan HAM yang bermasalah.
Para pakar menyatakan beberapa negara dengan catatan HAM yang dipertanyakan itu justru terpilih sehingga sistem untuk masuk UNHRC sangat perlu direformasi.
Kevin Jon Heller, profesor hukum internasional di Universitas Copenhagen menyatakan, “Tentu ini sangat disesalkan bahwa negara-negara dengan catatan HAM mengerikan dapat terpilih ke dewan. Tapi itu biasa dalam birokrasi kacau PBB.” (Baca Juga: Armenia: Hanya Perubahan Sikap Turki Bisa Atasi Krisis Nagorno-Karabakh)
“Jelas tak ada cara mudah menghindari jenis kesepakatan belakang kamar sehingga hasilnya seperti ini. Tak ada bukti jelas bahwa negara-negara itu menjadikan catatan HAM sebagai pertimbangan saat mereka memilih,” kata dia. (Baca Infografis: Di Indonesia Harga Vaksin Covid-19 Sekitar Rp200 Ribu)
Voting untuk kursi dewan HAM PBB itu menegaskan betapa rusak reputasi internasional Saudi dalam beberapa tahun terakhir. (Lihat Video: 50 Juta Vaksin Asal Inggris Dipesan Pemerintah Indonesia)
Para pengkritik sejak lama menyoroti catatan HAM Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Saudi memburu ratusan lawan politik, menahan belasan aktivis HAM wanita, dan terus melakukan eksekusi massal para tahanan. Protes publik, partai politik dan serikat buruh juga dilarang di Saudi.
Pelapor khusus PBB untuk pembunuhan ekstrayudisial Agnes Callamard yang menyelidiki pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi oleh para agen Saudi di Turki pada 2018 menyatakan ada bukti kredibel yang mengaitkan putra mahkota dengan pembunuhan itu sehingga harus diselidiki.
China , Rusia , dan Kuba justru terpilih sebagai anggota UNHRC sehingga beberapa pihak mengkritiknya. Rusia dan Kuba melaju tanpa tantangan dalam pemilihan di Sidang Umum PBB untuk kursi UNHRC tersebut.
Saudi dan China bersaing ketat untuk empat posisi yang diperebutkan lima negara termasuk Pakistan, Usbekistan dan Nepal. Pakistan meraih 169 suara, Uzbekistan 164, Nepal 150, China 139 dan Arab Saudi 90 suara, menghentikan upaya Riyadh kembali menjadi anggota badan HAM tertinggi di PBB itu.
Sebanyak 15 negara terpilih dalam dewan dengan anggota 47 negara itu pada Selasa (13/10).
Human Rights Watch menyebut China dan Saudi sebagai dua pemerintah yang paling bermasalah dalam HAM. Lembaga itu juga menyebut berbagai kejahatan perang dalam perang Suriah yang menjadikan Rusia sebagai anggota dewan HAM yang bermasalah.
Para pakar menyatakan beberapa negara dengan catatan HAM yang dipertanyakan itu justru terpilih sehingga sistem untuk masuk UNHRC sangat perlu direformasi.
Kevin Jon Heller, profesor hukum internasional di Universitas Copenhagen menyatakan, “Tentu ini sangat disesalkan bahwa negara-negara dengan catatan HAM mengerikan dapat terpilih ke dewan. Tapi itu biasa dalam birokrasi kacau PBB.” (Baca Juga: Armenia: Hanya Perubahan Sikap Turki Bisa Atasi Krisis Nagorno-Karabakh)
“Jelas tak ada cara mudah menghindari jenis kesepakatan belakang kamar sehingga hasilnya seperti ini. Tak ada bukti jelas bahwa negara-negara itu menjadikan catatan HAM sebagai pertimbangan saat mereka memilih,” kata dia. (Baca Infografis: Di Indonesia Harga Vaksin Covid-19 Sekitar Rp200 Ribu)
Voting untuk kursi dewan HAM PBB itu menegaskan betapa rusak reputasi internasional Saudi dalam beberapa tahun terakhir. (Lihat Video: 50 Juta Vaksin Asal Inggris Dipesan Pemerintah Indonesia)
Para pengkritik sejak lama menyoroti catatan HAM Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas Saudi memburu ratusan lawan politik, menahan belasan aktivis HAM wanita, dan terus melakukan eksekusi massal para tahanan. Protes publik, partai politik dan serikat buruh juga dilarang di Saudi.
Pelapor khusus PBB untuk pembunuhan ekstrayudisial Agnes Callamard yang menyelidiki pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi oleh para agen Saudi di Turki pada 2018 menyatakan ada bukti kredibel yang mengaitkan putra mahkota dengan pembunuhan itu sehingga harus diselidiki.
(sya)
tulis komentar anda