Iran Dapat Rp5.360 Triliun Jadi Inti Kesepakatan dengan AS, tapi Siapa yang Bayar?
Selasa, 23 Juni 2026 - 07:11 WIB
Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran hanya akan mendapatkan imbalan tersebut jika membuktikan telah mematuhi ketentuan yang akan dirumuskan dalam periode 60 hari, yang menurutnya dimulai pada hari Kamis.
Para pendukung kebijakan garis keras AS mengecam pemerintahan Presiden Donald Trump karena memberikan terlalu banyak konsesi kepada Iran, dan menggambarkan dana USD300 miliar tersebut sebagai anugerah yang akan memperkuat pemerintahan teokratisnya.
Senator berpengaruh Lindsey Graham membandingkan langkah tersebut, jika dana tersebut berasal dari Barat, dengan memberikan Marshall Plan kepada Jerman "dengan Nazi masih berkuasa"—merujuk pada paket bantuan Amerika yang membantu membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II.
Vance mengatakan, "Iran tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun dari pembayar pajak Amerika berdasarkan kesepakatan tersebut."
Para pakar dan komentator politik mengatakan negara-negara regional yang disebutkan dalam teks tersebut tidak lain adalah negara-negara tetangga Iran yang kaya di Teluk—yang menjadi sasaran ribuan drone dan rudal Iran selama perang.
Negara-negara Teluk, yang terpecah belah mengenai Iran setelah perang, belum mengonfirmasi bahwa mereka akan berinvestasi dalam skema untuk membangun kembali negara tetangga mereka yang kuat—yang telah meminta ganti rugi perang dari Amerika Serikat.
"Iran sangat membutuhkan dana tersebut, jadi harapannya adalah potensi investasi yang lebih besar dalam jangka panjang akan membantu de-eskalasi lebih lanjut," kata Jacobs.
"Tetapi pertanyaannya adalah apakah kepercayaan dapat dipulihkan untuk memungkinkan hal itu," ujarnya.
Ditanya tentang dana tersebut pekan lalu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menolak untuk berkomentar tentang detailnya.
Tak Sepeser Pun dari Pembayar Pajak AS
Para pendukung kebijakan garis keras AS mengecam pemerintahan Presiden Donald Trump karena memberikan terlalu banyak konsesi kepada Iran, dan menggambarkan dana USD300 miliar tersebut sebagai anugerah yang akan memperkuat pemerintahan teokratisnya.
Senator berpengaruh Lindsey Graham membandingkan langkah tersebut, jika dana tersebut berasal dari Barat, dengan memberikan Marshall Plan kepada Jerman "dengan Nazi masih berkuasa"—merujuk pada paket bantuan Amerika yang membantu membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II.
Vance mengatakan, "Iran tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun dari pembayar pajak Amerika berdasarkan kesepakatan tersebut."
Para pakar dan komentator politik mengatakan negara-negara regional yang disebutkan dalam teks tersebut tidak lain adalah negara-negara tetangga Iran yang kaya di Teluk—yang menjadi sasaran ribuan drone dan rudal Iran selama perang.
Akankah Negara-negara Teluk yang Membayar?
Negara-negara Teluk, yang terpecah belah mengenai Iran setelah perang, belum mengonfirmasi bahwa mereka akan berinvestasi dalam skema untuk membangun kembali negara tetangga mereka yang kuat—yang telah meminta ganti rugi perang dari Amerika Serikat.
"Iran sangat membutuhkan dana tersebut, jadi harapannya adalah potensi investasi yang lebih besar dalam jangka panjang akan membantu de-eskalasi lebih lanjut," kata Jacobs.
"Tetapi pertanyaannya adalah apakah kepercayaan dapat dipulihkan untuk memungkinkan hal itu," ujarnya.
Ditanya tentang dana tersebut pekan lalu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menolak untuk berkomentar tentang detailnya.
Lihat Juga :