Lawan Sistem Monarki, Milenial Thailand Menuntut Perubahan
Senin, 21 September 2020 - 12:15 WIB
“Kekerasan terhadap aktivis sudah banyak terjadi. Jika Pemerintah Thailand menunjukkan taringnya di depan publik, mereka sama saja memperkuat para aktivis,” ujar Wheeler dilansir Reuters. “Gelombang protes saat ini juga merupakan akibat akumulasi ketidakadilan dalam enam tahun terakhir,” ujarnya. (Baca juga: Sahabat Nabi Tidak Bermazhab, Benarkah?)
Demonstrasi kemarin itu disebut sebagai aksi terbesar selama bertahun-tahun karena puluhan ribu demonstran menuntut reformasi kerajaan dan meminta penggulingan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta militer. “Bangsa ini bukan milik satu orang, tetapi milik kita semua,” kata pemimpin demonstrasi, Parit “Penguin” Chiwarak. “Hancurkan feodalisme, hidup rakyat!” serunya.
Kerajaan Thailand tidak berkomentar mengenai demonstrasi tersebut. Juru bicara Pemerintah Thailand, Anucha Burapachaisri mengatakan, polisi tidak akan menggunakan tindakan kekerasan melawan demonstran. “Polisi hanya akan menuntut dan menangkap mereka yang melakukan pidato ilegal,” tuturnya dilansir Reuters. Polisi pun memilih mundur dari para demonstran dan tidak berusaha mengintervensi.
Aksi itu merupakan kelanjutan dari aksi yang dilaksanakan pada Sabtu (19/9) lalu. “Meskipun monarki tetap diatur konstitusi, kita tidak akan pernah mencapai demokrasi sebenarnya,” kata pemimpin demonstran dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Arnon Nampa. Dia meminta pemerintah memotong anggaran untuk kerajaan dan mengubah konstitusi untuk menghapus peran raja. Demonstrasi pada Sabtu lalu dihadiri 30.000 orang, tapi panitia demonstrasi mengungkapkan jumlah pengunjuk rasa mencapai 50.000 orang. (Baca juga: Penting Buat Orangtua, Kenali Gejala Kanker pada Anak)
Raja Thailand sendiri tidak berada di Thailand. Dia justru lebih sering menghabiskan waktunya di Eropa sejak berkuasa setelah ayahnya meninggal pada 2016. Ketidakhadiran Raja Thailand di depan publik memicu kritikan tajam dari para demonstran.
Demonstrasi kemarin itu disebut sebagai aksi terbesar selama bertahun-tahun karena puluhan ribu demonstran menuntut reformasi kerajaan dan meminta penggulingan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta militer. “Bangsa ini bukan milik satu orang, tetapi milik kita semua,” kata pemimpin demonstrasi, Parit “Penguin” Chiwarak. “Hancurkan feodalisme, hidup rakyat!” serunya.
Kerajaan Thailand tidak berkomentar mengenai demonstrasi tersebut. Juru bicara Pemerintah Thailand, Anucha Burapachaisri mengatakan, polisi tidak akan menggunakan tindakan kekerasan melawan demonstran. “Polisi hanya akan menuntut dan menangkap mereka yang melakukan pidato ilegal,” tuturnya dilansir Reuters. Polisi pun memilih mundur dari para demonstran dan tidak berusaha mengintervensi.
Aksi itu merupakan kelanjutan dari aksi yang dilaksanakan pada Sabtu (19/9) lalu. “Meskipun monarki tetap diatur konstitusi, kita tidak akan pernah mencapai demokrasi sebenarnya,” kata pemimpin demonstran dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Arnon Nampa. Dia meminta pemerintah memotong anggaran untuk kerajaan dan mengubah konstitusi untuk menghapus peran raja. Demonstrasi pada Sabtu lalu dihadiri 30.000 orang, tapi panitia demonstrasi mengungkapkan jumlah pengunjuk rasa mencapai 50.000 orang. (Baca juga: Penting Buat Orangtua, Kenali Gejala Kanker pada Anak)
Raja Thailand sendiri tidak berada di Thailand. Dia justru lebih sering menghabiskan waktunya di Eropa sejak berkuasa setelah ayahnya meninggal pada 2016. Ketidakhadiran Raja Thailand di depan publik memicu kritikan tajam dari para demonstran.
Lihat Juga :