AS Ancam Utusan Palestina di PBB untuk Mundur dari Pencalonan Ketua Majelis Umum

Jum'at, 22 Mei 2026 - 15:29 WIB
Meskipun Majelis Umum mendukung upaya keanggotaan penuhnya pada tahun 2024, peningkatan status apa pun masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana upaya sebelumnya diblokir oleh veto AS.

Berdasarkan perjanjian markas besar PBB tahun 1947, AS berkewajiban mengizinkan perwakilan anggota dan pengamat PBB untuk melakukan perjalanan ke New York untuk urusan resmi PBB.

Namun, Washington sebelumnya telah menolak visa kepada beberapa pejabat Iran dan Rusia serta mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Baca juga: AS Dituding Berencana Dominasi Amerika Latin Sepenuhnya
(sya)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!