Venezuela Sahkan Undang-Undang Hukuman Berat bagi Pendukung Blokade AS
Rabu, 24 Desember 2025 - 12:30 WIB
Legalitas beberapa tindakan tersebut, seperti penyitaan kapal tanker minyak di perairan internasional, masih diperdebatkan. Tindakan lainnya, seperti serangan terhadap terduga pengedar narkoba, secara luas dianggap ilegal.
“Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya,” ujar Samuel Moncada, perwakilan Venezuela di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Dewan Keamanan (DK PBB) selama pertemuan pada hari Selasa.
“Ancaman itu bukan Venezuela,” tambahnya. “Ancaman itu adalah pemerintah AS.”
China dan Rusia juga mengkritik tindakan AS. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengatakan pemerintahan Trump sedang menciptakan “template” untuk penggunaan kekuatan yang dapat digunakan terhadap negara-negara Amerika Latin lainnya di masa depan.
“Kami melihat dukungan yang jelas untuk Venezuela dari Rusia dan China, tetapi juga dari Kolombia, dan bahkan dari beberapa negara anggota lainnya, yang berbicara tentang bagaimana AS perlu mematuhi hukum internasional dan menyerukan de-eskalasi,” ungkap koresponden Al Jazeera, Gabriel Elizondo, dari PBB.
“Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya,” ujar Samuel Moncada, perwakilan Venezuela di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Dewan Keamanan (DK PBB) selama pertemuan pada hari Selasa.
“Ancaman itu bukan Venezuela,” tambahnya. “Ancaman itu adalah pemerintah AS.”
China dan Rusia juga mengkritik tindakan AS. Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengatakan pemerintahan Trump sedang menciptakan “template” untuk penggunaan kekuatan yang dapat digunakan terhadap negara-negara Amerika Latin lainnya di masa depan.
“Kami melihat dukungan yang jelas untuk Venezuela dari Rusia dan China, tetapi juga dari Kolombia, dan bahkan dari beberapa negara anggota lainnya, yang berbicara tentang bagaimana AS perlu mematuhi hukum internasional dan menyerukan de-eskalasi,” ungkap koresponden Al Jazeera, Gabriel Elizondo, dari PBB.
Lihat Juga :