Mengapa Pemimpin Eropa Merasa Dikhianati Trump dalam Perdamaian Ukraina?

“Pertumpahan darah harus dihentikan, dan kita harus memastikan bahwa perang tidak pernah berkobar kembali,” kata pemimpin Ukraina itu. “Saya menunggu hasil perundingan hari ini dan berharap semua peserta akan bersikap konstruktif. Kita semua membutuhkan hasil yang positif.”

3. Tidak Mengatasi Masalah Keamanan Ukraina

Sekutu-sekutu Ukraina di Eropa mengatakan bahwa rencana perdamaian saat ini tidak mengatasi masalah keamanan Ukraina. Mereka mengatakan Rusia tidak dapat dihadiahi wilayah karena menginvasi Ukraina.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan pada hari Minggu bahwa "setiap rencana perdamaian yang kredibel dan berkelanjutan harus, pertama-tama, menghentikan pembunuhan dan mengakhiri perang, tanpa menabur benih konflik di masa depan".

Ia menjabarkan tiga elemen yang dibutuhkan untuk perdamaian yang adil dan langgeng, yaitu bahwa perbatasan tidak boleh diubah dengan paksa, tidak boleh ada pembatasan militer Ukraina, dan bahwa Uni Eropa harus menjadi pusat dalam mengamankan perdamaian bagi Ukraina.

“Ukraina harus memiliki kebebasan dan hak berdaulat untuk memilih nasibnya sendiri. Mereka telah memilih takdir Eropa,” kata von der Leyen.

Di sela-sela KTT Kelompok 20 (G20) di Johannesburg, Afrika Selatan pada hari Sabtu, para pemimpin Eropa dan negara-negara Barat lainnya menolak rencana Trump, dengan mengatakan bahwa hal itu membutuhkan “pekerjaan tambahan”.

“Kami siap terlibat untuk memastikan perdamaian di masa depan berkelanjutan. Kami tegas pada prinsip bahwa perbatasan tidak boleh diubah dengan paksa,” demikian pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Inggris, Kanada, Finlandia, Prancis, Spanyol, Italia, Jepang, Belanda, Jerman, Norwegia, dan Republik Irlandia.

Pernyataan tersebut mencatat bahwa sekutu "khawatir dengan pembatasan yang diusulkan terhadap angkatan bersenjata Ukraina, yang akan membuat Ukraina rentan terhadap serangan di masa mendatang", seraya menambahkan bahwa setiap keputusan terkait NATO dan Uni Eropa akan memerlukan persetujuan dari negara-negara anggota.

Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan sejak itu telah merebut sebagian besar wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Moskow telah mencaplok Semenanjung Krimea pada tahun 2014.

Menurut rancangan rencana Trump, Krimea, Luhansk, dan Donetsk akan diakui sebagai wilayah de facto Rusia. Pasukan Ukraina akan diwajibkan untuk mundur dari sebagian Donetsk yang saat ini mereka kuasai, sementara Kherson dan Zaporizhia akan dibekukan di sepanjang garis kontak.

Rencana yang diusulkan juga akan membuat Ukraina mengurangi jumlah tentaranya dan meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan NATO, yang telah menjadi poin penting dalam proposal sebelumnya. Jumlah angkatan bersenjata Ukraina akan dibatasi hingga 600.000 personel.