Mengapa Brunei Tidak Mau Bergabung dengan Malaysia? Ini Sejarahnya

Setelah Perang Dunia II, Inggris berencana menarik diri dari Asia Tenggara.Dalam upaya melindungi diri dan meningkatkan pengaruh regionalnya, Malaya di Semenanjung Malaya mengusulkan "Rencana Federasi Malaysia", yang bertujuan mengintegrasikan Singapura dan tiga negara bagian di Kalimantan Utara (Brunei, Sarawak, dan Sabah).

Brunei mengusulkan "Rencana Federasi Kalimantan Utara", dengan harapan dapat membangun kembali hegemoni Kalimantan dengan Brunei sebagai pusatnya, menyatukan Sarawak dan Sabah.

Namun, pada tahun 1962, Partai Rakyat Brunei melancarkan pemberontakan, yang menyebabkan Brunei kehilangan peran utamanya, dan Sarawak serta Sabah beralih mendukung Rencana Malaysia.

Pada tahun 1963, Brunei dan Malaya memulai negosiasi untuk bergabung dengan Malaysia, dengan ketidaksepakatan yang berfokus pada tiga poin:

Kontrol atas pendapatan minyak: Pendapatan minyak dan gas Brunei menyumbang 60% dari total perekonomiannya. Brunei menuntut kontrol penuh, sementara Malaysia bersikeras pada pengelolaan terpusat atas pendapatan sumber daya alam.

Status politik Sultan: Sultan Brunei, karena khawatir akan terpinggirkan dalam Konferensi Penguasa Malaysia, menuntut kursi politik yang lebih tinggi dan bahkan seorang Wakil Yang di-Pertuan Agong (Raja) yang turun-temurun, tetapi ditolak oleh Malaya.

Perbedaan sistem: Brunei adalah monarki absolut, sementara Malaysia adalah monarki federal konstitusional, dan bergabung berarti Sultan harus melepaskan sebagian besar kekuasaannya.

Setelah negosiasi gagal, Brunei memilih mempertahankan statusnya sebagai protektorat Inggris.

Pilihan Independen dan Pertimbangan Praktis