Sengketa Laut China Selatan, Duterte kepada China: Taati Hukum!
Sabtu, 12 September 2020 - 15:26 WIB
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Foto/Gulfnews
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan kepada Menteri Pertahanan China Wei Fenghe bahwa sengketa Laut China Selatan (LCS) harus diselesaikan menggunakan hukum internasional, termasuk perjanjian yang digunakan sebagai dasar putusan pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 yang menyangkal klaim China di wilayah tersebut.
Duterte bertemu dengan pejabat tinggi China itu pada Jumat malam.
"Presiden Duterte menekankan bahwa perselisihan harus diselesaikan secara damai sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut dan instrumen internasional lainnya," kata kantor presiden Filipina dalam sebuah pernyataan seperti disitir dari Bloomberg, Sabtu (12/9/2020).
Pemimpin Filipina itu juga mengatakan bahwa setiap negara harus memainkan peran menstabilkan di Laut Chin Selatan, saat ia mendorong kode etik di wilayah yang disengketakan tersebut.
Ketegangan Laut China Selatan telah meningkat, dengan China menembakkan rudal ke daerah itu pada bulan lalu ketika Amerika Serikat (AS) mengambil tindakan terhadap perusahaan China yang membantu mendirikan pos-pos terdepan di wilayah yang disengketakan. (Baca juga: China Tembakkan Rudal Pembunuh Kapal Induk, Peringatan untuk AS )
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah secara resmi menolak klaim ekspansif China atas Laut China Selatan, rute utama lalu lintas komersial laut dan menjadi lokasi bagi cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan senilai triliunan dolar.
Negara-negara Asia Tenggara minggu ini menyerukan menahan diri di laut yang merupakan jalur perdagangan penting dan menyimpan cadangan minyak dan gas alam. (Baca juga: Pompeo kepada ASEAN: Jangan Biarkan Partai Komunis China Menginjak-injak Kita )
Duterte bertemu dengan pejabat tinggi China itu pada Jumat malam.
"Presiden Duterte menekankan bahwa perselisihan harus diselesaikan secara damai sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut dan instrumen internasional lainnya," kata kantor presiden Filipina dalam sebuah pernyataan seperti disitir dari Bloomberg, Sabtu (12/9/2020).
Pemimpin Filipina itu juga mengatakan bahwa setiap negara harus memainkan peran menstabilkan di Laut Chin Selatan, saat ia mendorong kode etik di wilayah yang disengketakan tersebut.
Ketegangan Laut China Selatan telah meningkat, dengan China menembakkan rudal ke daerah itu pada bulan lalu ketika Amerika Serikat (AS) mengambil tindakan terhadap perusahaan China yang membantu mendirikan pos-pos terdepan di wilayah yang disengketakan. (Baca juga: China Tembakkan Rudal Pembunuh Kapal Induk, Peringatan untuk AS )
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah secara resmi menolak klaim ekspansif China atas Laut China Selatan, rute utama lalu lintas komersial laut dan menjadi lokasi bagi cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan senilai triliunan dolar.
Negara-negara Asia Tenggara minggu ini menyerukan menahan diri di laut yang merupakan jalur perdagangan penting dan menyimpan cadangan minyak dan gas alam. (Baca juga: Pompeo kepada ASEAN: Jangan Biarkan Partai Komunis China Menginjak-injak Kita )
(ber)
tulis komentar anda