PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diberhentikan karena Kasus Kebocoran Panggilan Telepon dengan Hun Sen
Selasa, 01 Juli 2025 - 16:50 WIB
Panggilan telepon yang bocor tersebut menyebabkan kemarahan dalam negeri dan telah membuat koalisi Paetongtarn memiliki mayoritas yang sangat tipis, dengan satu partai kunci meninggalkan aliansi dan diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, karena kelompok-kelompok protes menuntut perdana menteri mengundurkan diri.
Perjuangan Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggarisbawahi menurunnya kekuatan Partai Pheu Thai, raksasa populis dinasti miliarder Shinawatra, yang telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001.
Thailand telah mengalami kudeta militer dan putusan pengadilan yang telah menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.
Tony Cheng dari Al Jazeera, melaporkan dari Bangkok, mengatakan, “Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi."
"Sejak pemilihan terakhir, dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi partai yang memenangkan pemilihan dan pemimpinnya, dan sekarang Mahkamah Konstitusi telah menyingkirkan dua perdana menteri dari koalisi yang berkuasa yang ikut campur," papar dia.
"Thailand kehabisan pilihan... jika mereka memutuskan menangguhkan Paetongtarn secara permanen dan mencopotnya dari jabatannya, sangat tidak jelas krisis politik seperti apa yang akan dialami Thailand sekali lagi," ujar Cheng.
Ini merupakan ujian berat bagi pemula politik Paetongtarn, yang diangkat ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri termuda Thailand dan pengganti Srettha Thavisin, yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika dengan mengangkat seorang menteri yang pernah dipenjara.
Ancaman Hukum
Perjuangan Paetongtarn setelah hanya 10 bulan berkuasa menggarisbawahi menurunnya kekuatan Partai Pheu Thai, raksasa populis dinasti miliarder Shinawatra, yang telah mendominasi pemilihan umum Thailand sejak 2001.
Thailand telah mengalami kudeta militer dan putusan pengadilan yang telah menggulingkan banyak pemerintahan dan perdana menteri.
Tony Cheng dari Al Jazeera, melaporkan dari Bangkok, mengatakan, “Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang dampak Mahkamah Konstitusi terhadap demokrasi."
"Sejak pemilihan terakhir, dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi partai yang memenangkan pemilihan dan pemimpinnya, dan sekarang Mahkamah Konstitusi telah menyingkirkan dua perdana menteri dari koalisi yang berkuasa yang ikut campur," papar dia.
"Thailand kehabisan pilihan... jika mereka memutuskan menangguhkan Paetongtarn secara permanen dan mencopotnya dari jabatannya, sangat tidak jelas krisis politik seperti apa yang akan dialami Thailand sekali lagi," ujar Cheng.
Ini merupakan ujian berat bagi pemula politik Paetongtarn, yang diangkat ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri termuda Thailand dan pengganti Srettha Thavisin, yang diberhentikan Mahkamah Konstitusi karena melanggar etika dengan mengangkat seorang menteri yang pernah dipenjara.
Lihat Juga :