Rencana Aneksasi Bisa Ubah Israel Jadi Negara Apartheid

TEL AVIV - Kalangan liberal Israel khawatir langkah menganeksasi wilayah Palestina akan membangkitkan hantu masa lalu, yaitu ketakutan bahwa negara itu pada akhirnya akan menyerap ratusan ribu orang Palestina, yang kesehatan, kesejahteraan, dan keamanannya akan ditumpuk di pundak para pembayar pajak Israel. Karena, jika itu tidak dilakukan, Israel akan menjadi negara apartheid.

"Gagasan aneksasi itu membawa banyak orang pada kesadaran bahwa pada akhirnya Israel akan berubah menjadi negara apartheid," ucap Alon Liel, mantan diplomat Israel yang sempat bertugas d Afrika pada tahun 90-an.

(Baca: Turki Sesalkan Rencana Serbia Pindahkan Kedutaan di Israel ke Yerusalem )



"Karena, ketika Anda mencaplok wilayah dan menyerap orang-orang tanpa memberi mereka hak apa pun, Anda sedang menuju ke arah Afrika Selatan sampai awal 1990-an," sambungnya, seperti dilansir Sputnik.

Liel mengakui, bahwa Israel dalam perbatasan tahun 1967, jauh dari negara apartheid. Dia mengatakan, tidak ada pemisahan, di mana anak-anak Arab dan Yahudi dapat bersekolah di sekolah yang sama, meskipun tidak banyak yang memilih untuk melakukannya dan semua warga negara diberi akses ke sistem kesehatan, pendidikan, dan peradilan negara. Selain itu, orang Arab Israel dapat memilih dan dipilih menjadi anggota parlemen negara itu.

Namun, gambaran yang sangat berbeda digambarkan di Tepi Barat, yang didominasi Palestina, sebagian besar di antaranya dikendalikan oleh Israel. Gerakan Palestina di sana biasanya dibatasi, undang-undang darurat diterapkan dan bahkan tindak pidana terkecil antara orang Yahudi dan Arab dibawa ke pengadilan militer, yang sering kali bias terhadap Palestina, sesuatu yang telah mendorong perbandingan dengan sistem apartheid Afrika Selatan di akhir abad ke-20.

"Perbandingan antara apartheid Afrika Selatan dan kebijakan Israel di Tepi Barat selalu ada, di latar belakang. Namun sekarang, setelah Benjamin Netanyahu memasukkan aneksasi ke dalam perjanjian koalisi (dengan Benny Gantz, gagasan itu menjadi sentral di tahap ini dan ini pasti akan mengarah pada serangkaian dampak yang mengerikan bagi negara Yahudi," Liel memperingatkan.

Terlepas dari fakta bahwa rencana aneksasi menciptakan gelombang protes di Israel. Di mana mantan anggota parlemen dari partai-partai tengah dan sayap kiri mengirim surat kepada Senat dan Kongres Amerika Serikat (AS) yang meminta mereka untuk membatalkan dukungan mereka untuk rencana Netanyahu yang berpotensi membuka jalan untuk apartheid, hal itu juga menyebabkan keributan di Timur Tengah dan komunitas internasional, yang berbicara keras menentang tindakan tersebut.

(Baca: Siswa Palestina Mulai Sekolah Tatap Muka di Tepi Barat )

Itu juga telah membuat banyak pendukung Yahudi Israel menjadi lawan sengitnya. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan sebelum rencana aneksasi secara resmi dinyatakan sebagai "ditunda" menunjukkan bahwa 42 persen responden memiliki pandangan yang "tidak baik" terhadap rencana tersebut, dibandingkan dengan 22 persen yang mendukungnya.

Saat ini, kata Liel, dengan menunda aneksasi, Israel telah menghindari sakit kepala dari jurang potensial. Tetapi, jika koalisi yang terdiri dari Netanyahu dan Gantz gagal mencapai kesepakatan tentang anggaran negara, tenggat waktu yang ditetapkan untuk akhir Desember, genderang pemilihan akan mulai berdetak lagi dan hal itu mungkin menghidupkan kembali pembicaraan tentang "aneksasi", seperti yang terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya.