Beda Sikap dengan Negara-negara Arab, Tunisia Siap Tampung Warga Palestina dari Gaza
Rabu, 19 Februari 2025 - 22:10 WIB
Hamdi menyerukan referendum nasional sebelum keputusan apa pun dibuat untuk menampung pengungsi Palestina, dengan alasan bahwa langkah tersebut memerlukan persetujuan rakyat Tunisia melalui kotak suara, bukan keputusan sepihak oleh otoritas eksekutif.
Baca Juga: Rusia Tetap Jadi Pemenang, Ukraina Kalah Memalukan
Dalam pernyataan terbarunya, Hamdi memperingatkan agar tidak mengizinkan individu mana pun yang "berafiliasi dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Gaza" memasuki Tunisia, dengan mengklaim bahwa hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan bagi Tunisia dan Afrika Utara secara keseluruhan.
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa menerima elemen-elemen Palestina yang bersenjata dapat menciptakan situasi yang mirip dengan krisis keamanan sebelumnya, yang menempatkan negara tersebut pada risiko yang signifikan.
Ia juga mengumumkan bahwa partainya akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tunisia terhadap perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Leila Jaffel dan mitranya dari Saudi. Hamdi berpendapat bahwa kesepakatan ini dapat “memfasilitasi operasi pemindahan” dan menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan hukum Tunisia.
Baca Juga: Rusia Tetap Jadi Pemenang, Ukraina Kalah Memalukan
Dalam pernyataan terbarunya, Hamdi memperingatkan agar tidak mengizinkan individu mana pun yang "berafiliasi dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Gaza" memasuki Tunisia, dengan mengklaim bahwa hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan bagi Tunisia dan Afrika Utara secara keseluruhan.
Ia lebih lanjut menyatakan bahwa menerima elemen-elemen Palestina yang bersenjata dapat menciptakan situasi yang mirip dengan krisis keamanan sebelumnya, yang menempatkan negara tersebut pada risiko yang signifikan.
Ia juga mengumumkan bahwa partainya akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tunisia terhadap perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman Leila Jaffel dan mitranya dari Saudi. Hamdi berpendapat bahwa kesepakatan ini dapat “memfasilitasi operasi pemindahan” dan menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan hukum Tunisia.
(ahm)
Lihat Juga :