Vietnam Bakal Pecat 100.000 Pegawai Pemerintah untuk Hemat Anggaran, Indonesia Berani Tiru?
Selasa, 11 Februari 2025 - 15:07 WIB
Vietnam berencana memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, dengan 100.000 pegawai akan diberhentikan. Foto/thanglong.chinhphu.vn
HANOI - Vietnam berencana memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 untuk menghemat miliaran dolar anggaran pemerintah, meniru langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan "diet" anggaran namun tidak dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga seperti yang akan dilakukan Vietnam dan AS.
Dari pemangkasan lembaga dan kementerian yang direncanakan Vietnam, 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Kedati demikian, belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.
Upaya tersebut—yang akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang—menimbulkan keresahan di negara komunis yang selama ini menganggap bekerja untuk negara berarti pekerjaan seumur hidup.
Baca Juga: Trump: Elon Musk Ungkap Korupsi Bernilai Miliaran Dolar di Pentagon
Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah".
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam pada Desember lalu.
Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior, akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Media, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan menghadapi pemangkasan jumlah personel.
Hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah Vietnam, yang dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan "diet" anggaran namun tidak dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga seperti yang akan dilakukan Vietnam dan AS.
Dari pemangkasan lembaga dan kementerian yang direncanakan Vietnam, 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Kedati demikian, belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.
Upaya tersebut—yang akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang—menimbulkan keresahan di negara komunis yang selama ini menganggap bekerja untuk negara berarti pekerjaan seumur hidup.
Baca Juga: Trump: Elon Musk Ungkap Korupsi Bernilai Miliaran Dolar di Pentagon
Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah".
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam pada Desember lalu.
Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior, akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Media, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan menghadapi pemangkasan jumlah personel.
Hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah Vietnam, yang dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).
Lihat Juga :