Arab Saudi Sebut PM Netanyahu Memiliki Pola Pikir Ekstremis
Minggu, 09 Februari 2025 - 21:12 WIB
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan itu sebagai “rasis dan antiperdamaian,” menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.
Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional, dan menekankan, “Negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina.”
Arab Saudi sebelumnya terlibat dalam perundingan yang dimediasi AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi menghentikan perundingan tersebut ketika rezim tersebut memulai perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, yang mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga Palestina.
Sepanjang perundingan, Riyadh secara konsisten menekankan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv jika ada jalur yang jelas dan pasti menuju pembentukan negara Palestina.
Benjamin Netanyahu mengatakan Arab Saudi harus menyediakan tanah bagi rakyat Palestina.
Bulan lalu, beberapa hari setelah menjabat, Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya untuk “membersihkan” wilayah yang dilanda perang, dalam apa yang dilihat para analis sebagai dorongan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.
Mayoritas masyarakat internasional, terutama negara-negara Arab telah menolak rencana tersebut dan mendukung kedaulatan Palestina.
Dalam pertemuan dengan Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Trump mengatakan AS akan "mengambil alih Jalur Gaza" dari Israel dan menciptakan "Riviera Timur Tengah" setelah memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain.
Hussein al-Sheikh, sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional, dan menekankan, “Negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina.”
Arab Saudi sebelumnya terlibat dalam perundingan yang dimediasi AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi menghentikan perundingan tersebut ketika rezim tersebut memulai perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, yang mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga Palestina.
Sepanjang perundingan, Riyadh secara konsisten menekankan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan normalisasi hubungan dengan Tel Aviv jika ada jalur yang jelas dan pasti menuju pembentukan negara Palestina.
Benjamin Netanyahu mengatakan Arab Saudi harus menyediakan tanah bagi rakyat Palestina.
Bulan lalu, beberapa hari setelah menjabat, Presiden AS Donald Trump mengusulkan untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya untuk “membersihkan” wilayah yang dilanda perang, dalam apa yang dilihat para analis sebagai dorongan untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.
Mayoritas masyarakat internasional, terutama negara-negara Arab telah menolak rencana tersebut dan mendukung kedaulatan Palestina.
Dalam pertemuan dengan Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, Trump mengatakan AS akan "mengambil alih Jalur Gaza" dari Israel dan menciptakan "Riviera Timur Tengah" setelah memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain.
Lihat Juga :