4 Sumber Dana Perang Iran melawan Israel, Salah Satunya Penjualan Senjata ke Rusia
Rabu, 30 Oktober 2024 - 23:55 WIB
Pejabat yang mengetahui investigasi FATF, yang berbicara kepada POLITICO dengan syarat mereka tidak disebutkan namanya, mengatakan Lebanon biasanya akan menjadi kasus yang terbuka dan tertutup, mengingat betapa mengerikannya bukti pencucian uang dan pendanaan teror di negara itu.
Namun, dinamika yang lebih luas di Lebanon dan Timur Tengah telah memperumit banyak hal. Pertama-tama, pengaruh Hizbullah atas lembaga-lembaga inti Lebanon berarti pemerintah pusatnya tidak dapat menegakkan bahkan norma-norma pencucian uang internasional yang paling mendasar.
Masalah yang lebih besar, kata para diplomat Barat, adalah bahwa beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Bahrain dan Libya, telah bergandengan tangan dengan Lebanon dalam menentang desakan regulator internasional untuk melakukan tindakan keras, sehingga hampir mustahil untuk secara efektif menargetkan pendanaan ilegal Hizbullah.
Pertempuran saat ini di dalam FATF tidak berpusat pada apakah Lebanon harus masuk dalam daftar abu-abu, tetapi lebih pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk keluar dari daftar setelah periode peninjauan dua tahun, terutama yang berkaitan dengan peran Hizbullah dalam sistem perbankan negara tersebut.
Saluran utamanya adalah perusahaan keuangan yang dikendalikan Hizbullah yang dikenal sebagai Asosiasi al-Qard al-Hasan, atau AQAH. Hizbullah bergantung pada AQAH, yang pada dasarnya adalah sebuah bank, untuk membayar para prajurit dan pejabat lainnya serta menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat setempat.
Di tengah kekacauan politik dan ekonomi yang melanda Lebanon dalam beberapa tahun terakhir, AQAH telah memperluas operasinya menjadi salah satu bank terbesar di Lebanon, dengan simpanan yang diperkirakan mencapai miliaran dolar, kata pejabat Barat.
Yang membedakan AQAH dari bank-bank Lebanon lainnya adalah bahwa bank ini tidak teregulasi dan bahkan tidak memiliki lisensi perbankan.
Perbedaan terbesar dari semuanya: Berkat penunjukannya oleh pemerintah Lebanon sebagai organisasi nirlaba, AQAH tidak membayar pajak.
Pemerintah AS, yang menempatkan AQAH dalam daftar sanksinya pada tahun 2007, menggambarkan kelompok tersebut sebagai "kedok untuk mengelola aktivitas keuangan [Hizbullah] dan mendapatkan akses ke sistem keuangan internasional."
Namun, dinamika yang lebih luas di Lebanon dan Timur Tengah telah memperumit banyak hal. Pertama-tama, pengaruh Hizbullah atas lembaga-lembaga inti Lebanon berarti pemerintah pusatnya tidak dapat menegakkan bahkan norma-norma pencucian uang internasional yang paling mendasar.
Masalah yang lebih besar, kata para diplomat Barat, adalah bahwa beberapa negara di kawasan tersebut, termasuk Bahrain dan Libya, telah bergandengan tangan dengan Lebanon dalam menentang desakan regulator internasional untuk melakukan tindakan keras, sehingga hampir mustahil untuk secara efektif menargetkan pendanaan ilegal Hizbullah.
Pertempuran saat ini di dalam FATF tidak berpusat pada apakah Lebanon harus masuk dalam daftar abu-abu, tetapi lebih pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk keluar dari daftar setelah periode peninjauan dua tahun, terutama yang berkaitan dengan peran Hizbullah dalam sistem perbankan negara tersebut.
5. Bank yang Tak Diatur secara Resmi
Melansir Politico, Iran mulai mendanai Hizbullah pada tahun 1980-an — dukungan yang memungkinkan kelompok teroris tersebut untuk mendirikan negara di dalam negara di Lebanon saat melancarkan pertempuran melawan Israel. Meskipun Hizbullah mencengkeram Lebanon dan ekonominya, kelompok pejuang tersebut tetap sangat bergantung pada pendanaan Iran, yang sebagian besar diterimanya dalam bentuk uang tunai yang kemudian disalurkannya ke sistem perbankan Lebanon.Saluran utamanya adalah perusahaan keuangan yang dikendalikan Hizbullah yang dikenal sebagai Asosiasi al-Qard al-Hasan, atau AQAH. Hizbullah bergantung pada AQAH, yang pada dasarnya adalah sebuah bank, untuk membayar para prajurit dan pejabat lainnya serta menyediakan layanan perbankan bagi masyarakat setempat.
Di tengah kekacauan politik dan ekonomi yang melanda Lebanon dalam beberapa tahun terakhir, AQAH telah memperluas operasinya menjadi salah satu bank terbesar di Lebanon, dengan simpanan yang diperkirakan mencapai miliaran dolar, kata pejabat Barat.
Yang membedakan AQAH dari bank-bank Lebanon lainnya adalah bahwa bank ini tidak teregulasi dan bahkan tidak memiliki lisensi perbankan.
Perbedaan terbesar dari semuanya: Berkat penunjukannya oleh pemerintah Lebanon sebagai organisasi nirlaba, AQAH tidak membayar pajak.
Pemerintah AS, yang menempatkan AQAH dalam daftar sanksinya pada tahun 2007, menggambarkan kelompok tersebut sebagai "kedok untuk mengelola aktivitas keuangan [Hizbullah] dan mendapatkan akses ke sistem keuangan internasional."
tulis komentar anda