Kremlin: Rusia Tidak Memiliki Ilusi tentang Trump
Sabtu, 27 Juli 2024 - 16:10 WIB
Rusia tidak memiliki ilusi mengenal Donald Trump. Foto/EPA
MOSKOW - Donald Trump mungkin berpikiran jernih dalam hal sejarah Rusia, tetapi ia memulai "perlombaan sanksi" dengan Moskow. Demikian diungkapkan juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov.
Dalam wawancara Fox News awal minggu ini, Trump menunjukkan bahwa "mesin perang" Rusia mengalahkan Napoleon dan Hitler, jadi menghentikan konflik Ukraina harus menjadi prioritas baginya jika terpilih kembali.
Sementara itu, mantan menteri luar negerinya, Mike Pompeo, menguraikan "rencana perdamaian Trump" di Wall Street Journal yang tampaknya bertentangan dengan posisi kandidat Republik yang sebenarnya.
Mengomentari kedua hal tersebut, Peskov memuji Trump karena "mengetahui sejarah secara mendalam" yang tampaknya tidak diketahui oleh banyak orang Amerika lainnya, tetapi tetap menyatakan bahwa ia masih "merupakan perwakilan elit politik AS yang kini jelas-jelas menderita Russophobia total."
"Tentu saja, kami melihat artikel ini dan berbagai pernyataan lainnya. Kami tidak pernah memakai kacamata berwarna merah muda," kata Peskov kepada wartawan.
Sekretaris pers Kremlin mengingatkan wartawan bahwa AS memberlakukan "sejumlah besar sanksi" terhadap Rusia selama masa kepresidenan Trump, jadi "tidak ada banyak perbedaan" antara dirinya dan politisi Amerika lainnya, dari sudut pandang Moskow.
"Ia menunjukkan sedikit lebih banyak kebijaksanaan dalam hal menjaga saluran dialog, tetapi ini tidak banyak memengaruhi apa pun," Peskov menyimpulkan.
Opini Pompeo menyalahkan konflik Ukraina pada "kelemahan" presiden AS saat ini, Joe Biden, dan menuduhnya meninggalkan Ukraina "tanpa sarana untuk menang" dan "tidak memiliki strategi untuk menang."
Menurut mantan kepala Departemen Luar Negeri tersebut, rencana perdamaian melalui kekuatan akan melibatkan revitalisasi ekonomi AS; penerapan "sanksi nyata" terhadap Rusia; pembentukan blok anti-Iran di Timur Tengah; "revitalisasi" NATO; dan pemberian peralatan militer "pinjam-sewa" senilai USD500 miliar kepada Ukraina, sambil mencabut semua pembatasan penggunaannya.
Persyaratan yang diusulkannya untuk mengakhiri konflik Ukraina melibatkan pembekuan garis depan saat ini tanpa mengakui "pendudukan dan klaim aneksasi" Rusia, menyerahkan cadangan bank sentral Rusia yang dibekukan kepada Ukraina sebagai ganti rugi, "demiliterisasi" Krimea, dan mengakui Kiev sebagai anggota NATO dan UE, yang setelah itu sanksi terhadap Rusia dapat dicabut secara bertahap.
Selama pemerintahan Trump pertama, Pompeo mengepalai CIA dan kemudian Departemen Luar Negeri. Dia tidak terlibat dalam kampanye Trump tahun 2024 dan tidak ada indikasi bahwa usulannya mencerminkan pemikiran kandidat Republik tersebut dalam mengakhiri konflik.
Dalam wawancara Fox News awal minggu ini, Trump menunjukkan bahwa "mesin perang" Rusia mengalahkan Napoleon dan Hitler, jadi menghentikan konflik Ukraina harus menjadi prioritas baginya jika terpilih kembali.
Sementara itu, mantan menteri luar negerinya, Mike Pompeo, menguraikan "rencana perdamaian Trump" di Wall Street Journal yang tampaknya bertentangan dengan posisi kandidat Republik yang sebenarnya.
Mengomentari kedua hal tersebut, Peskov memuji Trump karena "mengetahui sejarah secara mendalam" yang tampaknya tidak diketahui oleh banyak orang Amerika lainnya, tetapi tetap menyatakan bahwa ia masih "merupakan perwakilan elit politik AS yang kini jelas-jelas menderita Russophobia total."
"Tentu saja, kami melihat artikel ini dan berbagai pernyataan lainnya. Kami tidak pernah memakai kacamata berwarna merah muda," kata Peskov kepada wartawan.
Sekretaris pers Kremlin mengingatkan wartawan bahwa AS memberlakukan "sejumlah besar sanksi" terhadap Rusia selama masa kepresidenan Trump, jadi "tidak ada banyak perbedaan" antara dirinya dan politisi Amerika lainnya, dari sudut pandang Moskow.
Baca Juga
"Ia menunjukkan sedikit lebih banyak kebijaksanaan dalam hal menjaga saluran dialog, tetapi ini tidak banyak memengaruhi apa pun," Peskov menyimpulkan.
Opini Pompeo menyalahkan konflik Ukraina pada "kelemahan" presiden AS saat ini, Joe Biden, dan menuduhnya meninggalkan Ukraina "tanpa sarana untuk menang" dan "tidak memiliki strategi untuk menang."
Menurut mantan kepala Departemen Luar Negeri tersebut, rencana perdamaian melalui kekuatan akan melibatkan revitalisasi ekonomi AS; penerapan "sanksi nyata" terhadap Rusia; pembentukan blok anti-Iran di Timur Tengah; "revitalisasi" NATO; dan pemberian peralatan militer "pinjam-sewa" senilai USD500 miliar kepada Ukraina, sambil mencabut semua pembatasan penggunaannya.
Persyaratan yang diusulkannya untuk mengakhiri konflik Ukraina melibatkan pembekuan garis depan saat ini tanpa mengakui "pendudukan dan klaim aneksasi" Rusia, menyerahkan cadangan bank sentral Rusia yang dibekukan kepada Ukraina sebagai ganti rugi, "demiliterisasi" Krimea, dan mengakui Kiev sebagai anggota NATO dan UE, yang setelah itu sanksi terhadap Rusia dapat dicabut secara bertahap.
Selama pemerintahan Trump pertama, Pompeo mengepalai CIA dan kemudian Departemen Luar Negeri. Dia tidak terlibat dalam kampanye Trump tahun 2024 dan tidak ada indikasi bahwa usulannya mencerminkan pemikiran kandidat Republik tersebut dalam mengakhiri konflik.
(ahm)
tulis komentar anda