Apa itu DEI? Istilah yang Digunakan Partai Republik untuk Menyerang Kamala Harris

Kamis, 25 Juli 2024 - 23:55 WIB
Presiden Lyndon Baines Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil pada tanggal 2 Juli 1964. Undang-undang tersebut melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara, dan melarang penerapan persyaratan pendaftaran pemilih yang tidak setara. Undang-undang tersebut juga melarang segregasi di tempat umum, seperti sekolah umum dan perpustakaan.

2. Berawal dari Gerakan Hak-hak Sipil



Foto/EPA

Kapan tempat kerja mulai menerapkan DEI? Reaksi keras terhadap DEI mungkin terasa seperti ayunan pendulum dari tahun 2020, ketika negara menghadapi perhitungan rasial setelah kematian George Floyd. Namun, praktik DEI telah ada selama beberapa dekade.

Dominique Hollins, pendiri firma konsultan DEI WĒ360, mengatakan asal mula program DEI berawal dari gerakan hak-hak sipil, yang memainkan peran penting dalam mempercepat upaya untuk menciptakan tempat kerja yang lebih beragam dan inklusif.

Judul VII Undang-Undang Hak Sipil menetapkan menyelenggarakan Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), yang berupaya menghapus diskriminasi ketenagakerjaan.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, karyawan mulai mengajukan gugatan diskriminasi kepada EEOC, dan banyak perusahaan mulai memasukkan keberagaman ke dalam strategi bisnis mereka dengan menyediakan pelatihan keberagaman, menurut laporan tahun 2008 yang diterbitkan di Academy of Management Learning & Education.

3. Awalnya Diinisiasi oleh John F Kennedy



Foto/EPA

Upaya pelatihan keberagaman ini muncul sekitar waktu tindakan afirmatif dimulai melalui perintah eksekutif dari Presiden John F. Kennedy. Meskipun kedua konsep tersebut mungkin tampak serupa, tindakan afirmatif berbeda dari DEI karena mengharuskan kontraktor federal untuk memperlakukan semua pelamar dan karyawan secara setara, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, dan jenis kelamin.

Perguruan tinggi dan universitas juga menggunakan tindakan afirmatif untuk meningkatkan pendaftaran siswa kulit berwarna di sekolah-sekolah yang mayoritas berkulit putih. Namun tahun lalu, Mahkamah Agung membatalkan tindakan afirmatif, dengan memutuskan bahwa penerimaan mahasiswa yang sadar ras adalah inkonstitusional.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More