Mengapa Gaza Jadi Ujian Persatuan bagi Liga Arab?

Seorang diplomat Bahrain mengatakan bahwa negaranya sadar bahwa menghidupkan kembali proses tersebut melalui konferensi perdamaian lainnya akan menjadi “bukan prestasi kecil”.

Meskipun setiap konferensi perdamaian di Bahrain memerlukan persiapan berbulan-bulan sebelum dapat diselenggarakan, para diplomat sadar akan keterbatasan waktu yang mereka hadapi. Itulah sebabnya kata-kata seperti “batasan waktu” dan “tenggat waktu” akan disertakan dalam komunike akhir.

Bukan Hanya Kata dan Pernyataan

Foto/AP

Namun semua orang di Manama telah mengakui adanya perubahan yang semakin besar di kancah internasional terkait perjuangan Palestina dan kekejaman perang Israel di Gaza. Mereka semua menyadari bahwa waktu untuk bertindak, bukan hanya kata-kata dan pernyataan, tidak dapat dinegosiasikan pada tahap perang saat ini.

Departemen Luar Negeri, mengatakan: “Kami memahami bahwa pertemuan puncak di Bahrain berlangsung pada tahap geopolitik yang sangat sulit di negara kita. Namun para diplomat yang berkumpul di Manama menyadari fakta bahwa pandangan dunia terhadap perjuangan Palestina kini berubah lebih dari sebelumnya.”

Perang tersebut, sejauh ini, telah menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina, menurut angka terbaru dari otoritas kesehatan Gaza. Sebelum perjanjian ini dimulai, tidak satu pun dari 27 negara anggota UE yang secara resmi mengakui Palestina. Pola pikir itu sedang berubah. Kini Slovenia, Spanyol dan Irlandia bergerak menuju pengakuan negara Palestina.

Berbicara kepada saya di sela-sela KTT tersebut, Hossam Zaki, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, mengatakan bahwa KTT Manama, “tidak diragukan lagi, memiliki konsensus Arab yang bulat dan menyeluruh” mengenai rencana aksi Liga Arab untuk tahun depan, terkait perang di Gaza. di pusatnya.

Ada perasaan bahwa negara-negara Arab kini mempunyai pengaruh, lebih dari sebelumnya, untuk mendorong perjuangan Palestina dan penyelesaian konflik yang akan mendapat dukungan internasional yang luas. Namun mereka sadar bahwa perjanjian perdamaian apa pun memerlukan pemerintah Israel yang lebih kooperatif. Dan hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat selama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya masih berkuasa.