Pertama Kali dalam Sejarah, AS Jatuhkan Sanksi ke Batalion Netzah Yehuda, Israel Terkejut dan Marah
Minggu, 21 April 2024 - 18:40 WIB
Batalion Netzah Yehuda akan diberi sanksi oleh AS. Foto/AP
GAZA - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) Joe Biden dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda IDF atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Demikian dilaporkan situs berita Axios. Ini merupakan pertama kalinya AS mengambil langkah seperti itu.
Batalion tersebut telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina, terutama termasuk kematian Omar As'ad pada tahun 2022, seorang warga Amerika keturunan Palestina berusia 78 tahun yang meninggal setelah ditahan, diborgol, ditutup matanya, dan kemudian ditinggalkan dalam kondisi hampir beku oleh tentara batalion.
Melansir Times of Israel, Zionis memindahkan unit tersebut keluar dari Tepi Barat pada bulan Desember 2022 – meskipun mereka membantah melakukan hal tersebut karena perilaku tentara – dan sejak itu sebagian besar unit tersebut bertugas di bagian utara negara tersebut. Pesawat ini juga telah dikerahkan ke Jalur Gaza di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Hamas.
Rencana AS yang dilaporkan mendapat tanggapan pedas dari para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“IDF tidak boleh dikenai sanksi!” tulisnya di X. “Saya telah berupaya dalam beberapa minggu terakhir untuk menentang sanksi terhadap warga Israel, termasuk dalam percakapan saya dengan pemerintah Amerika.
“Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teroris, niat untuk mengeluarkan sanksi terhadap unit di IDF adalah hal yang sangat absurd dan rendahnya moral,” tambahnya, berkomitmen untuk melawan tindakan tersebut.
Menteri kabinet perang berhaluan tengah, Benny Gantz, ikut mengkritik hal tersebut, dengan mengatakan bahwa unit infanteri adalah “bagian integral dari IDF” dan terikat oleh hukum militer dan internasional. Dia menambahkan bahwa Israel memiliki pengadilan yang “kuat dan independen” yang mampu menangani dugaan pelanggaran.
“Kami sangat menghormati teman-teman Amerika kami, namun menjatuhkan sanksi terhadap unit tersebut adalah preseden berbahaya dan mengirimkan pesan yang salah kepada musuh-musuh kita di saat perang,” kata Gantz, seraya berjanji untuk “mengambil tindakan agar keputusan ini tidak berdampak buruk.” lulus."
Ekspresi keterkejutan dan kemarahan di Israel muncul tak lama setelah para pemimpin menyuarakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AS setelah DPR AS mengesahkan paket bantuan militer besar-besaran untuk negara Yahudi tersebut.
Mengutip sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya, laporan Axios mengatakan sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata AS ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-Ortodoks dan mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan AS atau mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang didanai AS, berdasarkan Hukum Leahy.
Undang-undang yang dibuat oleh senator saat itu, Patrick Leahy, pada akhir tahun 1990an melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan belum diadili.
Salah satu sumber yang dikutip mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada unit militer dan polisi lain yang sedang diselidiki pemerintah, karena ada penyesuaian dalam perilaku mereka.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada situs berita tersebut bahwa keputusan untuk memberikan sanksi kepada Netzah Yehuda didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelum tanggal 7 Oktober yang meneliti insiden di Tepi Barat.
Laporan itu muncul beberapa hari setelah ProPublica mengatakan panel Departemen Luar Negeri merekomendasikan agar Blinken memberikan sanksi kepada beberapa unit Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Netzah Yehuda.
Blinken sendiri mengatakan pada hari Jumat bahwa dia telah membuat “keputusan” terkait tuduhan bahwa pasukan Israel telah melanggar Hukum Leahy.
Ketika ditanya pada konferensi pers di Italia tentang laporan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah merekomendasikan penghentian bantuan militer kepada unit-unit Israel tertentu karena kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, Blinken tidak langsung mengkonfirmasi laporan tersebut, namun menjanjikan hasilnya dalam waktu dekat.
“Saya pikir yang Anda maksud adalah apa yang disebut Hukum Leahy dan pekerjaan kami di dalamnya,” jawabnya. “Jadi ini adalah undang-undang yang sangat penting. Dan itu adalah salah satu hal yang kami terapkan secara menyeluruh. Dan ketika kita melakukan investigasi, penyelidikan ini, itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, baik dalam mengumpulkan fakta maupun menganalisisnya.
“Dan itulah yang telah kami lakukan. Dan menurut saya adil untuk mengatakan bahwa Anda akan melihat hasilnya dengan sangat baik. Saya membuat tekad. Anda bisa berharap untuk melihatnya dalam beberapa hari mendatang,” kata Blinken, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Netzah Yehuda diciptakan agar tentara ultra-Ortodoks dan tentara agama lainnya dapat mengabdi tanpa merasa bahwa mereka mengkompromikan keyakinan mereka. Para prajurit tidak berinteraksi dengan pasukan wanita seperti halnya prajurit lainnya dan diberikan waktu tambahan untuk berdoa dan belajar agama.
Anggota unit ini telah terlibat dalam berbagai insiden kontroversial dan kekerasan dan juga pernah dihukum karena menyiksa dan menganiaya tahanan Palestina.
Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada tanggal 7 Oktober, AS telah mengeluarkan tiga putaran sanksi terhadap individu pemukim karena melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Putaran terakhir dikeluarkan pada hari Jumat dan melibatkan pemimpin kelompok sayap kanan Lehava, Benzi Gopstein, yang merupakan sekutu dekat Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Ben Gvir mengatakan pada hari Sabtu bahwa menerapkan “sanksi terhadap tentara kami adalah garis merah.”
Menggambarkan laporan Axios sebagai “sangat serius,” Ben Gvir menyatakan bahwa dia “mengharapkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk tidak tunduk pada perintah Amerika” dan bahwa anggota Netzah Yehuda “harus mendapat dukungan penuh.”
“Jika tidak ada orang di Kementerian Pertahanan yang akan mendukung batalion tersebut sesuai kebutuhan, saya akan meminta untuk memasukkan mereka ke dalam Kepolisian Israel dan Kementerian Keamanan Nasional,” lanjut Ben Gvir, yang menambahkan bahwa dia bersedia untuk berintegrasi. batalion menjadi Polisi Perbatasan.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan penerapan sanksi “ketika Israel sedang memperjuangkan eksistensinya adalah tindakan yang sangat gila.”
“Ini adalah bagian dari langkah yang direncanakan untuk memaksa Negara Israel menyetujui pembentukan negara Palestina dan mengabaikan keamanan Israel,” kata Smotrich dalam sebuah postingan di X.
Batalion tersebut telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina, terutama termasuk kematian Omar As'ad pada tahun 2022, seorang warga Amerika keturunan Palestina berusia 78 tahun yang meninggal setelah ditahan, diborgol, ditutup matanya, dan kemudian ditinggalkan dalam kondisi hampir beku oleh tentara batalion.
Melansir Times of Israel, Zionis memindahkan unit tersebut keluar dari Tepi Barat pada bulan Desember 2022 – meskipun mereka membantah melakukan hal tersebut karena perilaku tentara – dan sejak itu sebagian besar unit tersebut bertugas di bagian utara negara tersebut. Pesawat ini juga telah dikerahkan ke Jalur Gaza di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Hamas.
Rencana AS yang dilaporkan mendapat tanggapan pedas dari para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“IDF tidak boleh dikenai sanksi!” tulisnya di X. “Saya telah berupaya dalam beberapa minggu terakhir untuk menentang sanksi terhadap warga Israel, termasuk dalam percakapan saya dengan pemerintah Amerika.
“Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teroris, niat untuk mengeluarkan sanksi terhadap unit di IDF adalah hal yang sangat absurd dan rendahnya moral,” tambahnya, berkomitmen untuk melawan tindakan tersebut.
Menteri kabinet perang berhaluan tengah, Benny Gantz, ikut mengkritik hal tersebut, dengan mengatakan bahwa unit infanteri adalah “bagian integral dari IDF” dan terikat oleh hukum militer dan internasional. Dia menambahkan bahwa Israel memiliki pengadilan yang “kuat dan independen” yang mampu menangani dugaan pelanggaran.
“Kami sangat menghormati teman-teman Amerika kami, namun menjatuhkan sanksi terhadap unit tersebut adalah preseden berbahaya dan mengirimkan pesan yang salah kepada musuh-musuh kita di saat perang,” kata Gantz, seraya berjanji untuk “mengambil tindakan agar keputusan ini tidak berdampak buruk.” lulus."
Ekspresi keterkejutan dan kemarahan di Israel muncul tak lama setelah para pemimpin menyuarakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AS setelah DPR AS mengesahkan paket bantuan militer besar-besaran untuk negara Yahudi tersebut.
Mengutip sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya, laporan Axios mengatakan sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata AS ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-Ortodoks dan mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan AS atau mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang didanai AS, berdasarkan Hukum Leahy.
Undang-undang yang dibuat oleh senator saat itu, Patrick Leahy, pada akhir tahun 1990an melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan belum diadili.
Salah satu sumber yang dikutip mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada unit militer dan polisi lain yang sedang diselidiki pemerintah, karena ada penyesuaian dalam perilaku mereka.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada situs berita tersebut bahwa keputusan untuk memberikan sanksi kepada Netzah Yehuda didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelum tanggal 7 Oktober yang meneliti insiden di Tepi Barat.
Laporan itu muncul beberapa hari setelah ProPublica mengatakan panel Departemen Luar Negeri merekomendasikan agar Blinken memberikan sanksi kepada beberapa unit Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Netzah Yehuda.
Blinken sendiri mengatakan pada hari Jumat bahwa dia telah membuat “keputusan” terkait tuduhan bahwa pasukan Israel telah melanggar Hukum Leahy.
Ketika ditanya pada konferensi pers di Italia tentang laporan bahwa Departemen Luar Negeri AS telah merekomendasikan penghentian bantuan militer kepada unit-unit Israel tertentu karena kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, Blinken tidak langsung mengkonfirmasi laporan tersebut, namun menjanjikan hasilnya dalam waktu dekat.
“Saya pikir yang Anda maksud adalah apa yang disebut Hukum Leahy dan pekerjaan kami di dalamnya,” jawabnya. “Jadi ini adalah undang-undang yang sangat penting. Dan itu adalah salah satu hal yang kami terapkan secara menyeluruh. Dan ketika kita melakukan investigasi, penyelidikan ini, itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, baik dalam mengumpulkan fakta maupun menganalisisnya.
“Dan itulah yang telah kami lakukan. Dan menurut saya adil untuk mengatakan bahwa Anda akan melihat hasilnya dengan sangat baik. Saya membuat tekad. Anda bisa berharap untuk melihatnya dalam beberapa hari mendatang,” kata Blinken, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Netzah Yehuda diciptakan agar tentara ultra-Ortodoks dan tentara agama lainnya dapat mengabdi tanpa merasa bahwa mereka mengkompromikan keyakinan mereka. Para prajurit tidak berinteraksi dengan pasukan wanita seperti halnya prajurit lainnya dan diberikan waktu tambahan untuk berdoa dan belajar agama.
Anggota unit ini telah terlibat dalam berbagai insiden kontroversial dan kekerasan dan juga pernah dihukum karena menyiksa dan menganiaya tahanan Palestina.
Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada tanggal 7 Oktober, AS telah mengeluarkan tiga putaran sanksi terhadap individu pemukim karena melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Putaran terakhir dikeluarkan pada hari Jumat dan melibatkan pemimpin kelompok sayap kanan Lehava, Benzi Gopstein, yang merupakan sekutu dekat Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.
Ben Gvir mengatakan pada hari Sabtu bahwa menerapkan “sanksi terhadap tentara kami adalah garis merah.”
Menggambarkan laporan Axios sebagai “sangat serius,” Ben Gvir menyatakan bahwa dia “mengharapkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk tidak tunduk pada perintah Amerika” dan bahwa anggota Netzah Yehuda “harus mendapat dukungan penuh.”
“Jika tidak ada orang di Kementerian Pertahanan yang akan mendukung batalion tersebut sesuai kebutuhan, saya akan meminta untuk memasukkan mereka ke dalam Kepolisian Israel dan Kementerian Keamanan Nasional,” lanjut Ben Gvir, yang menambahkan bahwa dia bersedia untuk berintegrasi. batalion menjadi Polisi Perbatasan.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan penerapan sanksi “ketika Israel sedang memperjuangkan eksistensinya adalah tindakan yang sangat gila.”
“Ini adalah bagian dari langkah yang direncanakan untuk memaksa Negara Israel menyetujui pembentukan negara Palestina dan mengabaikan keamanan Israel,” kata Smotrich dalam sebuah postingan di X.
(ahm)
tulis komentar anda