Netanyahu Tuding Menteri Pertahanan Israel Ganggu Stabilitas Pemerintah
Sabtu, 16 Maret 2024 - 06:09 WIB
Pekan lalu, Gallant mengumumkan dia tidak akan mengajukan rancangan undang-undang baru, yang mengecualikan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer, ke pemungutan suara di Knesset selama tidak ada konsensus di pemerintahan dan kabinet perang mengenai hal tersebut.
Gantz menentang rancangan undang-undang tersebut dan menuntut semua lapisan masyarakat Israel berpartisipasi dalam wajib militer.
Namun, Netanyahu telah sepakat dengan partai-partai keagamaan yang tergabung dalam koalisi pemerintahannya bahwa dia akan menyetujui RUU tersebut.
Baca juga: Meskipun Dihadang Israel, 80.000 Jemaah Palestina Tetap Salat Jumat di Masjid Al-Aqsa
Perbedaan pendapat ini terjadi setelah Kepala Rabi Yahudi Sephardic, Yitzhak Yosef, menimbulkan keributan awal pekan ini ketika dia mengatakan dalam khotbah keagamaan bahwa jika layanan wajib diberlakukan pada orang Yahudi Haredi, mereka akan meninggalkan Israel.
Gantz menentang rancangan undang-undang tersebut dan menuntut semua lapisan masyarakat Israel berpartisipasi dalam wajib militer.
Namun, Netanyahu telah sepakat dengan partai-partai keagamaan yang tergabung dalam koalisi pemerintahannya bahwa dia akan menyetujui RUU tersebut.
Baca juga: Meskipun Dihadang Israel, 80.000 Jemaah Palestina Tetap Salat Jumat di Masjid Al-Aqsa
Perbedaan pendapat ini terjadi setelah Kepala Rabi Yahudi Sephardic, Yitzhak Yosef, menimbulkan keributan awal pekan ini ketika dia mengatakan dalam khotbah keagamaan bahwa jika layanan wajib diberlakukan pada orang Yahudi Haredi, mereka akan meninggalkan Israel.
Lihat Juga :