Hamas Siap Gencatan Senjata Jika Diperintah ICJ dan Israel Juga Melakukannya
Jum'at, 26 Januari 2024 - 10:31 WIB
Hamas menyatakan siap gencatan senjata dalam perang di Gaza jika diperintah ICJ dan Israel melakukan hal yang sama. Foto/REUTERS
GAZA - Kelompok Hamas mengatakan pihaknya siap melakukan gencatan senjata dalam perang di Gaza jika Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkannya dan Israel melakukan hal yang sama.
ICJ akan mengeluarkan keputusan penting pada hari Jumat (26/1/2024) dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel atas dugaan genosida di Gaza.
“Jika ICJ yang berbasis di Den Haag mengeluarkan keputusan gencatan senjata, gerakan Hamas akan mematuhinya selama musuh melakukan hal yang sama,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.
Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida PBB, yang ditandatangani pada tahun 1948 sebagai tanggapan dunia terhadap Holocaust.
Pretoria ingin ICJ mengeluarkan apa yang disebut “tindakan sementara,” perintah darurat untuk melindungi warga Palestina di Gaza dari potensi pelanggaran konvensi.
Perintah dari ICJ, yang mengatur perselisihan antarnegara, mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan banding.
Namun, pengadilan internasional itu hanya mempunyai sedikit kekuasaan untuk menegakkan putusannya—misalnya memerintahkan Rusia untuk menghentikan invasi ke Ukraina satu bulan setelah invasi dimulai, namun tidak membuahkan hasil.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan merasa terikat dengan perintah ICJ.
ICJ akan mengeluarkan keputusan penting pada hari Jumat (26/1/2024) dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel atas dugaan genosida di Gaza.
“Jika ICJ yang berbasis di Den Haag mengeluarkan keputusan gencatan senjata, gerakan Hamas akan mematuhinya selama musuh melakukan hal yang sama,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.
Baca Juga
Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida PBB, yang ditandatangani pada tahun 1948 sebagai tanggapan dunia terhadap Holocaust.
Pretoria ingin ICJ mengeluarkan apa yang disebut “tindakan sementara,” perintah darurat untuk melindungi warga Palestina di Gaza dari potensi pelanggaran konvensi.
Perintah dari ICJ, yang mengatur perselisihan antarnegara, mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan banding.
Namun, pengadilan internasional itu hanya mempunyai sedikit kekuasaan untuk menegakkan putusannya—misalnya memerintahkan Rusia untuk menghentikan invasi ke Ukraina satu bulan setelah invasi dimulai, namun tidak membuahkan hasil.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa dia tidak akan merasa terikat dengan perintah ICJ.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda