Pejabat Senior AS Mundur karena Pemerintah Biden Tutup Mata atas Genosida Israel di Gaza
Kamis, 04 Januari 2024 - 18:57 WIB
WASHINGTON - Tariq Habash, seorang pejabat senior di Departemen Pendidikan Amerika Serikat (AS), mengundurkan diri. Ini sebagai protes atas sikap pemerintah Presiden Joe Biden yang menutup mata atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.
Habash mengundurkan diri ketika 17 staf kampanye pemilu Biden mengeluarkan peringatan melalui surat kaleng bahwa Biden dapat kehilangan suara karena masalah ini.
Tariq Habash, asisten khusus di Kantor Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Departemen Pendidikan AS, menuliskan alasan penguduran dirinya dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Miguel Cardona.
"Saya tidak bisa tinggal diam karena pemerintahan ini menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, dalam apa yang oleh para ahli hak asasi manusia (HAM) terkemuka disebut sebagai kampanye genosida yang dilakukan oleh pemerintah Israel," tulis Habash, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/1/2024).
Habash, seorang Palestina-Amerika dan pakar utang pelajar, ditunjuk pada awal masa kepresidenan Biden sebagai bagian dari pengembangan keahlian pinjaman pelajar di Departemen Pendidikan.
Dalam sebuah wawancara setelah pengunduran dirinya, dia berkata: “Merupakan hal yang tidak manusiawi mendengar dari Presiden Amerika Serikat bahwa hidup Anda tidak berharga. Identitas Anda kurang berarti dibandingkan identitas orang lain dan tidak apa-apa jika puluhan ribu orang yang mirip dengan Anda dan memiliki latar belakang serta warisan yang sama sekarat dan dibantai, dan itu menyakitkan.”
Ke-17 staf kampanye pemilu Biden yang tidak disebutkan namanya, dalam surat mereka, yang diterbitkan di Medium, mendesak Biden untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.
“Staf Biden untuk Presiden telah melihat banyak sukarelawan yang mengundurkan diri, dan orang-orang yang telah memilih biru selama beberapa dekade merasa tidak yakin untuk melakukan hal tersebut untuk pertama kalinya, karena konflik ini,” tulis para staf tersebut dalam surat mereka.
Tim kampanye Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller sebelumnya pada hari Rabu mengatakan bahwa AS tidak melihat tindakan Israel di Gaza sebagai genosida.
Pernyataannya tersebut merupakan tanggapan terhadap proses tuduhan genosida yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas operasi militer Israel di Gaza.
Israel membantah tuduhan melakukan genosida di Gaza. Namun, kelompok HAM terkemuka, termasuk para ahli PBB, telah meningkatkan kekhawatiran bahwa genosida sedang dilakukan di Gaza sejak November.
Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, mengundurkan diri dari pemerintahan Biden pada bulan Oktober sebagai protes atas apa yang dia sebut sebagai “dukungan buta” pemerintah terhadap Israel.
Pada bulan November, lebih dari 1.000 pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bagian dari Departemen Luar Negeri, menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintahan Biden untuk menyerukan gencatan senjata segera.
Setelah setidaknya tiga kawat yang mengkritik kebijakan pemerintah diajukan ke “saluran perbedaan pendapat” internal Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengakui perbedaan pendapat tersebut dalam sebuah surat pada bulan November.
Pada bulan Desember, beberapa staf di pemerintahan Biden mengadakan aksi di dekat Gedung Putih untuk menuntut gencatan senjata di Gaza.
Habash mengundurkan diri ketika 17 staf kampanye pemilu Biden mengeluarkan peringatan melalui surat kaleng bahwa Biden dapat kehilangan suara karena masalah ini.
Tariq Habash, asisten khusus di Kantor Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Departemen Pendidikan AS, menuliskan alasan penguduran dirinya dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Miguel Cardona.
"Saya tidak bisa tinggal diam karena pemerintahan ini menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, dalam apa yang oleh para ahli hak asasi manusia (HAM) terkemuka disebut sebagai kampanye genosida yang dilakukan oleh pemerintah Israel," tulis Habash, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/1/2024).
Baca Juga
Habash, seorang Palestina-Amerika dan pakar utang pelajar, ditunjuk pada awal masa kepresidenan Biden sebagai bagian dari pengembangan keahlian pinjaman pelajar di Departemen Pendidikan.
Dalam sebuah wawancara setelah pengunduran dirinya, dia berkata: “Merupakan hal yang tidak manusiawi mendengar dari Presiden Amerika Serikat bahwa hidup Anda tidak berharga. Identitas Anda kurang berarti dibandingkan identitas orang lain dan tidak apa-apa jika puluhan ribu orang yang mirip dengan Anda dan memiliki latar belakang serta warisan yang sama sekarat dan dibantai, dan itu menyakitkan.”
Ke-17 staf kampanye pemilu Biden yang tidak disebutkan namanya, dalam surat mereka, yang diterbitkan di Medium, mendesak Biden untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.
“Staf Biden untuk Presiden telah melihat banyak sukarelawan yang mengundurkan diri, dan orang-orang yang telah memilih biru selama beberapa dekade merasa tidak yakin untuk melakukan hal tersebut untuk pertama kalinya, karena konflik ini,” tulis para staf tersebut dalam surat mereka.
Tim kampanye Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller sebelumnya pada hari Rabu mengatakan bahwa AS tidak melihat tindakan Israel di Gaza sebagai genosida.
Pernyataannya tersebut merupakan tanggapan terhadap proses tuduhan genosida yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas operasi militer Israel di Gaza.
Israel membantah tuduhan melakukan genosida di Gaza. Namun, kelompok HAM terkemuka, termasuk para ahli PBB, telah meningkatkan kekhawatiran bahwa genosida sedang dilakukan di Gaza sejak November.
Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, mengundurkan diri dari pemerintahan Biden pada bulan Oktober sebagai protes atas apa yang dia sebut sebagai “dukungan buta” pemerintah terhadap Israel.
Pada bulan November, lebih dari 1.000 pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bagian dari Departemen Luar Negeri, menandatangani surat terbuka yang mendesak pemerintahan Biden untuk menyerukan gencatan senjata segera.
Setelah setidaknya tiga kawat yang mengkritik kebijakan pemerintah diajukan ke “saluran perbedaan pendapat” internal Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengakui perbedaan pendapat tersebut dalam sebuah surat pada bulan November.
Pada bulan Desember, beberapa staf di pemerintahan Biden mengadakan aksi di dekat Gedung Putih untuk menuntut gencatan senjata di Gaza.
(mas)
tulis komentar anda