Israel-AS Beda Pandangan Soal Pemerintahan di Jalur Gaza Pasca Perang

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Israel mengulangi kesalahan Oslo dan membiarkan terorisme di Jalur Gaza setelah perang.

“Saya tidak akan membiarkan setelah pengorbanan besar warga dan pejuang kami, kami membawa ke Gaza orang-orang yang mengajarkan terorisme, mendukung terorisme, mendanai terorisme,” kata Netanyahu dalam pidato videonya.

“Gaza bukan Hamastan atau Fatahstan,” tambahnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (13/12/2023).





Netanyahu tampaknya merujuk pada Kesepakatan Oslo II yang disepakati Israel dan Palestina pada tahun 1995. Kesepakatan itu memberikan Palestina memegang kendali terbatas di Gaza dan Tepi Barat.

Israel terus melancarkan serangan terhadap penguasa Hamas di Gaza yang menurut mereka bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Menjelang pemungutan suara tidak mengikat di PBB pada Selasa malam waktu Amerika Serikat (AS), Israel dan AS menghadapi seruan global untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.



Lebih dari 17.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sekitar dua pertiga dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.

Sekitar 90 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi di wilayah yang terkepung, dimana badan-badan PBB mengatakan tidak ada tempat yang aman untuk mengungsi.

Perang dimulai ketika Hamas menyerbu Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 orang.