Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:24 WIB
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa China dan negara-negara Asia Tenggara. Foto/REUTERS
JAKARTA - Media pemerintah China, Global Times, menyentil Indonesia karena menolak klaim maritim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan . Media itu menyebut Jakarta memainkan banyak trik kecil atas sikapnya.
Misi tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB bahwa klaim Beijing di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut China Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982.
Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan . Namun, pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan China muncul di perairan Kepulauan Natuna. (Baca: China Balas Pompeo: Laut China Selatan Bukan Hawaii-nya AS )
Global Times, dalam laporannya Selasa (4/8/2020), mengatakan China tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Jakarta dan Beijing, lanjut laporan itu, memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif (ZEE).
"Tetapi alasan mengapa Indonesia memainkan trik semacam itu tidaklah mengejutkan," tulis Global Times, merujuk pada penolakan Indonesia atas klaim maritim China di Laut China Selatan.
Media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah epidemi Covid-19 yang mengamuk.
"Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara itu di Laut China Selatan termasuk Kepulauan Natuna," lanjut laporan Global Times. (Baca juga: Jet-jet Tempur China Berkeliaran 10 Jam di Atas Laut China Selatan )
Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir USD588 juta karena Covid-19. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran, patroli, dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. "Sistem militer dan kepolisian Indonesia khawatir bahwa negara tersebut akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-haknya di laut," lanjut laporan media China.
Misi tetap Indonesia untuk PBB telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Mei. Dalam suratnya, diplomat tersebut mengingatkan PBB bahwa klaim Beijing di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional dan melawan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Posisi Indonesia terkait sengketa maritim Laut China Selatan jelas, yakni semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS 1982.
Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan . Namun, pernah bersitegang dengan Beijing ketika kapal-kapal penangkap ikan China muncul di perairan Kepulauan Natuna. (Baca: China Balas Pompeo: Laut China Selatan Bukan Hawaii-nya AS )
Global Times, dalam laporannya Selasa (4/8/2020), mengatakan China tidak pernah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Jakarta dan Beijing, lanjut laporan itu, memiliki klaim yang tumpang tindih hanya pada zona ekonomi eksklusif (ZEE).
"Tetapi alasan mengapa Indonesia memainkan trik semacam itu tidaklah mengejutkan," tulis Global Times, merujuk pada penolakan Indonesia atas klaim maritim China di Laut China Selatan.
Media tersebut menguraikan beberapa alasan mengapa Indonesia bersikap seperti itu. Pertama, Indonesia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah epidemi Covid-19 yang mengamuk.
"Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara itu di Laut China Selatan termasuk Kepulauan Natuna," lanjut laporan Global Times. (Baca juga: Jet-jet Tempur China Berkeliaran 10 Jam di Atas Laut China Selatan )
Indonesia telah mengumumkan akan memangkas anggaran pertahanannya tahun ini hampir USD588 juta karena Covid-19. Ini akan mengurangi jumlah dan frekuensi pelayaran, patroli, dan latihan militer Angkatan Laut Indonesia. "Sistem militer dan kepolisian Indonesia khawatir bahwa negara tersebut akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-haknya di laut," lanjut laporan media China.
Lihat Juga :
tulis komentar anda