DPR AS Gelar Sidang Pertama Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden
Kamis, 28 September 2023 - 23:34 WIB
Anggota parlemen dijadwalkan mendengarkan penjelasan dari seorang akuntan forensik, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, dan dua profesor hukum.
Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya secara pribadi mengambil keuntungan dari kebijakan yang ia ambil sebagai wakil presiden selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama antara tahun 2009 dan 2017. Secara terpisah, mereka juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak terhadap Hunter Biden.
Gedung Putih mengatakan penyelidikan tersebut tidak berdasar dan didorong oleh politik menjelang pemilihan presiden 2024, ketika Biden kemungkinan akan menghadapi tanding ulang dengan Donald Trump dari Partai Republik, yang menghadapi empat persidangan pidana mendatang.
Tidak jelas apakah anggota DPR dari Partai Republik, yang memiliki mayoritas tipis 221 berbanding 212, akan memperoleh suara di akhir penyelidikan untuk mendukung pemakzulan yang sebenarnya. Namun bahkan jika pemungutan suara tersebut berhasil, kecil kemungkinannya Senat, yang dikuasai Partai Demokrat dengan mayoritas 51 berbanding 49, akan memilih untuk mencopot Biden dari jabatannya.
Inti dari penyelidikan ini adalah tuduhan bahwa Biden, sebagai wakil presiden, menekan Ukraina untuk memecat seorang jaksa penuntut utama karena jaksa tersebut sedang menyelidiki Burisma, sebuah perusahaan di mana Hunter Biden menjadi anggota dewan direksinya.
Sejumlah pejabat AS dan asing mengatakan Biden menjalankan kebijakan resmi untuk memerangi korupsi di Ukraina.
Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka berencana mencari catatan bank pribadi dan bisnis untuk Hunter Biden dan James Biden, saudara laki-laki presiden.
Baca Juga: Viral, Presiden Biden Terpeleset dan Hampir Jatuh dari Tangga Air Force One
Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya secara pribadi mengambil keuntungan dari kebijakan yang ia ambil sebagai wakil presiden selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama antara tahun 2009 dan 2017. Secara terpisah, mereka juga menuduh Departemen Kehakiman ikut campur dalam penyelidikan pajak terhadap Hunter Biden.
Gedung Putih mengatakan penyelidikan tersebut tidak berdasar dan didorong oleh politik menjelang pemilihan presiden 2024, ketika Biden kemungkinan akan menghadapi tanding ulang dengan Donald Trump dari Partai Republik, yang menghadapi empat persidangan pidana mendatang.
Tidak jelas apakah anggota DPR dari Partai Republik, yang memiliki mayoritas tipis 221 berbanding 212, akan memperoleh suara di akhir penyelidikan untuk mendukung pemakzulan yang sebenarnya. Namun bahkan jika pemungutan suara tersebut berhasil, kecil kemungkinannya Senat, yang dikuasai Partai Demokrat dengan mayoritas 51 berbanding 49, akan memilih untuk mencopot Biden dari jabatannya.
Inti dari penyelidikan ini adalah tuduhan bahwa Biden, sebagai wakil presiden, menekan Ukraina untuk memecat seorang jaksa penuntut utama karena jaksa tersebut sedang menyelidiki Burisma, sebuah perusahaan di mana Hunter Biden menjadi anggota dewan direksinya.
Sejumlah pejabat AS dan asing mengatakan Biden menjalankan kebijakan resmi untuk memerangi korupsi di Ukraina.
Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka berencana mencari catatan bank pribadi dan bisnis untuk Hunter Biden dan James Biden, saudara laki-laki presiden.
Baca Juga: Viral, Presiden Biden Terpeleset dan Hampir Jatuh dari Tangga Air Force One
Lihat Juga :