8 Keunggulan Latihan Militer Gabungan Anggota ASEAN

4. Membangun Rasa Percaya Diri

“Aset yang digunakan hampir tidak bersifat militer dan sangat non-tempur,” ungkap Evan Laksmana, peneliti senior modernisasi militer Asia Tenggara di Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) di Singapura, mengatakan kepada Al Jazeera. “Saya melihat ini lebih sebagai upaya membangun rasa percaya diri dan mengembangkan saling pengertian satu sama lain. Lebih seperti ‘mengenalmu’. Dalam skala latihan militer, ini adalah tingkat kompleksitas yang paling rendah.”

Jika ASEX benar-benar diadakan tahun depan, maka akan diselenggarakan oleh Laos yang tidak memiliki daratan dan bersahabat dengan China, yang akan menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2024.

Peserta berasal dari 10 anggota ASEAN – Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Timor Timur (Timor Leste), yang diperkirakan akan bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 2025, juga terlibat.

Namun tidak semua negara mengirimkan kapal.

“Tingkat partisipasinya tidak seragam,” kata Prashanth Parameswaran, peneliti di Wilson Center di AS, dalam buletin ASEAN Wonk pada hari Senin.

5. Perbandingan Kekuatan Militer yang Berbeda

Laksmana menekankan bahwa sulit untuk membandingkan kekuatan militer karena negara-negara mempertahankan angkatan bersenjata mereka untuk mendukung tujuan dan strategi yang berbeda.

Singapura, misalnya, mengatakan misi militernya adalah untuk “meningkatkan perdamaian dan keamanan negara melalui pencegahan dan diplomasi” dan, jika gagal, untuk mengamankan “kemenangan yang cepat dan tegas atas agresor”.

Pasukan Singapura – yang didukung oleh wajib militer selama dua tahun bagi semua remaja putra yang berusia 18 tahun – secara teratur mengadakan latihan bersama Amerika, Australia, China, dan negara-negara lain di kawasan ini. Negara ini juga dikenal karena peralatannya yang canggih – sebagian besar bersumber dari AS – dan belanja pertahanannya yang relatif tinggi.

Sementara itu, Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan perlu melindungi dan mengamankan garis pantainya yang luas. Strategi pertahanannya adalah untuk melindungi negara dan rakyatnya dari “ancaman kekerasan” dan eksploitasi, serta mengambil bagian dalam “pembentukan tatanan dunia”.

Meskipun bukan negara yang mengklaim secara resmi Laut Cina Selatan, beberapa klaim China berdasarkan sembilan garis putus-putusnya melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sebagian Laut Natuna.

Berbeda dengan Singapura, Indonesia memperoleh peralatan dan persenjataan dari berbagai negara sejak berakhirnya Perang Dingin, yang mencerminkan sikap kebijakan luar negeri non-blok yang telah lama dijunjung tinggi oleh Jakarta.

Sementara itu, bagi Filipina, mandat angkatan bersenjata adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mendukung konstitusi, dan mempertahankan wilayahnya dari “semua musuh”.

Mereka mempunyai hubungan kerja yang erat dengan Amerika dan kedua negara mengadakan latihan gabungan terbesar mereka tahun ini, di mana mereka melakukan simulasi serangan terhadap kapal perang musuh untuk pertama kalinya. Filipina juga mengizinkan AS mengakses lebih luas pangkalan militernya berdasarkan Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (EDCA) kedua negara.

Negara ini mendapatkan sebagian besar peralatan militernya dari Amerika, meskipun negara ini juga membeli beberapa dari Indonesia dan Korea Selatan. Pengeluaran militernya relatif rendah.

Thailand juga mendapatkan sebagian besar persenjataannya dari AS, meskipun mereka juga memperluas pengadaannya ke China.

Namun militer lebih aktif secara politik di Bangkok. Akademisi Paul Chambers menggambarkan angkatan bersenjata negara tersebut sebagai “militer monarki” yang memandang dirinya sebagai “penengah nasionalis politik Thailand”.

Militer Myanmar mempunyai pandangan mesianis yang serupa mengenai perannya dan, di kedua negara, militer sering melakukan kudeta. Myanmar dan Vietnam juga sangat bergantung pada peralatan dan senjata dari Rusia.

"Semua hal tersebut menciptakan potensi kekacauan operasional di tingkat ASEAN," ungkap Laksmana.

“Ada perdebatan seputar interoperabilitas,” katanya. “Ini adalah masalah teknologi, namun yang lebih sulit untuk diselesaikan adalah doktrin yang timbul dari pengoperasian suatu teknologi tertentu. Kami tidak tahu apakah ASEAN dapat bekerja sama.”

6. Merencanakan Aliansi Militer ASEAN?

Foto/Reuters

Dibentuk pada masa Perang Dingin sebagai benteng melawan komunisme, ASEAN telah berkembang dari keanggotaan awalnya yang terdiri dari lima negara hingga mencapai populasi gabungan sebesar 662 juta orang dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar USD3,2 triliun.

Meskipun keberhasilan terbesarnya dicapai dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, ASEAN bukanlah Uni Eropa atau NATO – aliansi keamanan yang menyatukan banyak negara Eropa dan Amerika.

Namun Asia Tenggara menghadapi tantangan keamanan yang signifikan – mulai dari perubahan iklim hingga situasi di Myanmar dan Laut Cina Selatan.