Agenda Reformasi PM Anwar Ibrahim Kian Diragukan

Sabtu, 16 September 2023 - 20:05 WIB
Pencabutan kasus ini terjadi di tengah kekhawatiran akan berkurangnya kebebasan demokratis setelah pemerintahan Anwar memblokir beberapa portal berita, membuka penyelidikan hasutan dan korupsi terhadap tokoh oposisi, dan meningkatkan pengawasan terhadap komunitas LGBTQ+ di negara tersebut.

“Kami datang sebagai orang yang progresif tetapi sekarang kami dipandang sebagai orang yang regresif,” kata seorang anggota parlemen pemerintah yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Syed Ibrahim Syed Noh, anggota parlemen lain dari partai Anwar, memperingatkan bahwa pemerintah bisa kehilangan pendukung jika gagal memenuhi janji-janji reformasi – termasuk memisahkan kekuasaan jaksa penuntut umum dan jaksa agung, dan meninjau kembali subsidi.

Rasa frustrasi para pemilih sudah terlihat.

"Pemilu lokal yang diadakan bulan ini segera setelah keputusan kasus Ahmad Zahid menunjukkan jumlah pemilih menurun hampir sepertiga dibandingkan pemilu November," kata Wong Chin Huat, pakar politik di Universitas Sunway Malaysia.

Meskipun kandidat dari koalisi Anwar menang, Wong mengatakan data tersebut menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, dan sebagian pendukung Anwar beralih ke oposisi.

“Jika Anwar terus menganggap remeh basis liberal dan minoritasnya, mereka mungkin akan beralih ke partai lain atau abstain,” kata Wong.
(ahm)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More