6 Krisis yang Menjadi Isu Utama Pemilu Parlemen Selandia Baru, dari Ekonomi hingga Keadilan Sosial

WELLINGTON - Warga Selandia Baru akan melakukan pemungutan suara pada 14 Oktober 2023 mendatang untuk memutuskan apakah akan mengembalikan pemerintahan Partai Buruh ke masa jabatan ketiga, atau mengubah arah ke Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah.

Berikut adalah 6 isu-isu utama yang diperkirakan akan mendominasi perdebatan bulan depan.

1. Krisisi Biaya Hidup

Foto/Reuters

Melansir Reuters, dengan inflasi yang mencapai 6% dan tingkat suku bunga tunai resmi yang berada pada titik tertinggi dalam 15 tahun, masyarakat kelas menengah Selandia Baru kesulitan untuk membeli barang-barang yang selama ini mereka anggap remeh.



Chris Hipkins, yang menjabat sebagai perdana menteri pada bulan Januari setelah Jacinda Ardern mengundurkan diri, telah mendorong Partai Buruhnya untuk mengambil posisi sentral, dengan fokus pada apa yang ia sebut sebagai “masalah roti dan mentega”.

Pemerintah telah meningkatkan subsidi penitipan anak, memotong biaya transportasi umum dan mulai memberikan lebih banyak makan siang gratis di sekolah, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan menengah.

Partai oposisi, Partai Nasional, menyalahkan Partai Buruh atas kenaikan biaya dan berjanji, jika terpilih, akan memotong pajak dan mengendalikan inflasi.

2. Krisis Perubahan dan Infrastruktur

Pemerintahan Partai Buruh telah berjuang untuk mengatasi kekurangan akut perumahan yang terjangkau, dengan harga sewa yang mencapai rekor tertinggi dan perusahaan milik negara Kiwibank memperkirakan kekurangan 23.000 rumah pada tahun ini hingga bulan Juni.

Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun lebih dari 3.000 unit rumah milik pemerintah pada tahun 2025 dan mengatakan bahwa, sejak mulai menjabat enam tahun lalu, pemerintah telah meningkatkan jumlah unit rumah umum sebanyak lebih dari 12.000.