Ketua DPR AS Usulkan Pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden

Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden, meskipun mereka belum memberikan bukti yang kuat.

McCarthy mengatakan anggota parlemen di beberapa komite akan mulai mengumpulkan bukti kemungkinan pelanggaran keuangan.

Seorang mantan rekan bisnis Biden yang lebih muda mengatakan pada sidang DPR bahwa Hunter Biden menjual "ilusi" akses terhadap kekuasaan ketika ayahnya menjadi wakil presiden, menurut transkrip yang dirilis bulan lalu.

Gedung Putih mengatakan tidak ada dasar untuk penyelidikan dan Biden mengejek Partai Republik atas kemungkinan pemakzulan.

Partai Demokrat berusaha menggambarkan pembicaraan pemakzulan Partai Republik sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kesengsaraan hukum Trump, yang menghadapi empat dakwaan pidana terpisah saat mencalonkan diri sebagai calon dari partainya untuk menghadapi Biden dalam pemilu AS tahun 2024.

Trump telah menekan Partai Republik untuk mencoba memecat Biden dari jabatannya. Beberapa anggota Partai Republik sayap kanan mengatakan mereka tidak akan menyetujui rancangan undang-undang belanja negara yang harus disahkan kecuali McCarthy menyetujui penyelidikan pemakzulan.

Konstitusi AS memberi wewenang kepada Kongres untuk memakzulkan pejabat federal termasuk presiden atas tuduhan pengkhianatan, penyuapan, dan “kejahatan berat serta pelanggaran ringan lainnya.”

Seorang presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan dengan suara mayoritas sederhana dan Senat memberikan suara dengan mayoritas dua pertiga untuk menjatuhkan hukuman setelah mengadakan persidangan.