Janjikan Masa Transisi 3 Tahun, Pemimpin Kudeta Niger Tak Gentar dengan Intervensi Militer

NIAMEY - Pemimpin kudeta Niger telah mengusulkan transisi tiga tahun ke pemerintahan sipil setelah bertemu dengan delegasi pemimpin Afrika Barat. Mereka juga memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap negara itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka yang terlibat.

Berbicara di televisi nasional pada Sabtu malam, Jenderal Abdourahmane Tchiani tidak menjelaskan secara rinci tentang rencana peralihan kekuasaan, hanya mengatakan bahwa prinsip-prinsip langkah itu akan diputuskan dalam waktu 30 hari pada dialog yang akan diselenggarakan oleh dewan militer yang berkuasa.

“Baik Dewan Nasional untuk Perlindungan Tanah Air maupun rakyat Niger tidak menginginkan perang, dan tetap terbuka untuk dialog,” katanya setelah pertemuan pertamanya dengan delegasi dari Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) di ibu kota Niger, Niamey.





“Tapi mari kita perjelas: Jika serangan dilakukan terhadap kita, itu tidak akan semudah yang tampaknya dipikirkan oleh beberapa orang,” tegasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (20/8/2023).

ECOWAS telah memberlakukan sanksi berat terhadap Niger setelah kudeta 26 Juli lalu dan telah memerintahkan pengerahan "pasukan siaga" untuk memulihkan aturan konstitusional di negara tersebut.

Blok tersebut mengatakan pada hari Jumat bahwa "Hari-H" yang dirahasiakan telah disetujui untuk kemungkinan intervensi militer dan 11 dari 15 negara anggotanya telah setuju untuk mengerahkan pasukan dalam operasi tersebut.

Dalam pidatonya selama 12 menit, Tchiani mengklaim ECOWAS bersiap untuk menyerang Niger dengan membentuk tentara pendudukan bekerja sama dengan tentara asing dan mengecam apa yang disebutnya sanksi ilegal serta tidak manusiawi yang diberlakukan oleh blok regional itu.