China Perketat Kontrol Ekspor Drone, Diduga Dipakai dalam Perang Ukraina
Rabu, 02 Agustus 2023 - 00:01 WIB
Drone buatan China dapat digunakan di medan perang. Foto/REUTERS
BEIJING - Pemerintah China mengumumkan rezim kontrol ekspor selama dua tahun untuk drone sipil dan komponen yang dapat digunakan untuk keperluan militer.
Beberapa media melaporkan pembatasan itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengekang penyebaran drone di medan perang di Ukraina.
Pengumuman itu dikeluarkan bersama oleh beberapa badan pemerintah pada Senin (31/7/2023). Dua pemberitahuan terpisah merinci drone komersial dan muatan mana yang akan memerlukan lisensi ekspor mulai 1 September.
Peraturan tersebut berlaku untuk UAV yang dapat terbang di atas cakrawala operator, memiliki daya tahan minimal 30 menit, dan berat lepas landas lebih dari 7 kg.
Hal yang sama berlaku untuk kapal robot yang dapat menurunkan muatannya atau dirancang untuk mengakomodasi muatan yang tidak resmi.
Lisensi akan diperlukan untuk mengekspor mesin berkinerja tinggi tertentu, kamera yang mampu mentransmisikan sinyal dari jarak lebih dari 50 km, stasiun kontrol yang dapat mengemudikan lebih dari sepuluh drone secara bersamaan, dan muatan anti-drone.
Kontrol juga berlaku untuk laser pengukur jarak, kamera inframerah, dan kamera sudut pandang dengan spesifikasi yang melebihi ambang batas tertentu.
Pemerintah mengeluarkan larangan khusus ekspor drone sipil jika dimaksudkan untuk “kegiatan teroris atau tujuan militer.”
Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan komitmen Beijing untuk “menjaga keamanan global dan stabilitas regional,” dan menegaskan kembali penentangan pemerintah terhadap persenjataan pesawat sipil.
"Ekspansi moderat dari kontrol ekspor dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab China dalam hal ini,” papar penjelasan tersebut.
Associated Press mengaitkan aturan baru itu dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana kedua belah pihak menggunakan drone sipil untuk pengintaian dan menjatuhkan bahan peledak kecil ke posisi musuh, menurut video garis depan yang dibagikan di media sosial.
Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Vitaly Deinega menggambarkan penyebaran produk China dalam wawancara bulan lalu.
Dia menjelaskan Kiev tidak dapat secara resmi membeli “apa pun yang berasal dari China agar tidak merusak hubungan kita dengan AS,” dan bergantung pada perantara untuk memasok drone quadcopter.
Pemerintah China telah menjauhkan diri dari konflik tersebut dan menyangkal memberikan senjata kepada kedua belah pihak.
Beijing menolak klaim AS bahwa China secara sembunyi-sembunyi mendukung Rusia. Beijing menyalahkan "mentalitas Perang Dingin" Washington dan perluasan NATO di Eropa sebagai pemicu permusuhan sejak awal.
Beberapa media melaporkan pembatasan itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengekang penyebaran drone di medan perang di Ukraina.
Pengumuman itu dikeluarkan bersama oleh beberapa badan pemerintah pada Senin (31/7/2023). Dua pemberitahuan terpisah merinci drone komersial dan muatan mana yang akan memerlukan lisensi ekspor mulai 1 September.
Peraturan tersebut berlaku untuk UAV yang dapat terbang di atas cakrawala operator, memiliki daya tahan minimal 30 menit, dan berat lepas landas lebih dari 7 kg.
Hal yang sama berlaku untuk kapal robot yang dapat menurunkan muatannya atau dirancang untuk mengakomodasi muatan yang tidak resmi.
Lisensi akan diperlukan untuk mengekspor mesin berkinerja tinggi tertentu, kamera yang mampu mentransmisikan sinyal dari jarak lebih dari 50 km, stasiun kontrol yang dapat mengemudikan lebih dari sepuluh drone secara bersamaan, dan muatan anti-drone.
Kontrol juga berlaku untuk laser pengukur jarak, kamera inframerah, dan kamera sudut pandang dengan spesifikasi yang melebihi ambang batas tertentu.
Pemerintah mengeluarkan larangan khusus ekspor drone sipil jika dimaksudkan untuk “kegiatan teroris atau tujuan militer.”
Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan komitmen Beijing untuk “menjaga keamanan global dan stabilitas regional,” dan menegaskan kembali penentangan pemerintah terhadap persenjataan pesawat sipil.
"Ekspansi moderat dari kontrol ekspor dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab China dalam hal ini,” papar penjelasan tersebut.
Associated Press mengaitkan aturan baru itu dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana kedua belah pihak menggunakan drone sipil untuk pengintaian dan menjatuhkan bahan peledak kecil ke posisi musuh, menurut video garis depan yang dibagikan di media sosial.
Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Vitaly Deinega menggambarkan penyebaran produk China dalam wawancara bulan lalu.
Dia menjelaskan Kiev tidak dapat secara resmi membeli “apa pun yang berasal dari China agar tidak merusak hubungan kita dengan AS,” dan bergantung pada perantara untuk memasok drone quadcopter.
Pemerintah China telah menjauhkan diri dari konflik tersebut dan menyangkal memberikan senjata kepada kedua belah pihak.
Beijing menolak klaim AS bahwa China secara sembunyi-sembunyi mendukung Rusia. Beijing menyalahkan "mentalitas Perang Dingin" Washington dan perluasan NATO di Eropa sebagai pemicu permusuhan sejak awal.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda