5 Strategi Junta Militer Myanmar Memperpanjang Kekuasaan

Militer awalnya mengumumkan bahwa pemungutan suara baru akan diadakan setahun setelah pengambilalihannya dan kemudian mengatakan akan berlangsung pada Agustus 2023.

Namun pemimpin kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan pada pertemuan yang memperpanjang keadaan darurat pada Senin bahwa pemungutan suara tidak dapat dilakukan di tengah berlanjutnya pertempuran di wilayah Sagaing, Magway, Bago dan Tanintharyi serta negara bagian Karen, Kayah dan Chin. .

“Kami perlu waktu untuk melanjutkan tugas kami untuk persiapan sistematis karena kami tidak boleh mengadakan pemilihan yang akan datang dengan tergesa-gesa,” kata Min Aung Hlaingkepada Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung militer, dilansir stasiun telvisi MRTV.

Laporan hari Senin tidak merinci kapan pemungutan suara akan diadakan, hanya mengatakan bahwa itu akan terjadi setelah tujuan keadaan darurat tercapai.

Keadaan darurat, yang diperpanjang untuk keempat kalinya, memungkinkan militer menjalankan semua fungsi pemerintahan, memberikan Min Aung Hlaing, yang mengepalai dewan pemerintahan, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

3. Mengekang Oposisi

Foto/Reuters

Nay Phone Latt, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) – sebuah kelompok yang menyebut dirinya pemerintah sah negara itu – mengatakan perpanjangan aturan darurat sudah diperkirakan.

“Junta memperpanjang keadaan darurat karena para jenderal memiliki nafsu akan kekuasaan dan tidak ingin kehilangannya. Adapun kelompok revolusioner, kami akan terus berusaha untuk mempercepat kegiatan revolusioner kami saat ini,” katanya kepada kantor berita The Associated Press.

Militer melabeli NUG dan sayap bersenjatanya, Pasukan Pertahanan Rakyat, sebagai "teroris".