Negara G7 Tak Terima Vladimir Putin Kerahkan Senjata Nuklir ke Belarusia

KARUIZAWA - Negara-negara yang tergabung dalam Kelompok Tujuh atau G7 mengecam keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Keputusan yang diambil di tengah perang Moskow di Ukraina itu dianggap sebagai tindakan yang tidak bisa diterima.

Kelompok negara itu juga meminta China untuk bertindak sebagai anggota yang bertanggung jawab dari komunitas internasional.

Sikap negara G7 itu disampaikan para menteri luar negerinya yang menggelar pertemuan tiga hari di kota resor Karuizawa, Jepang.

Pertemuan mereka menyoroti isu ganda, yakni intervensi militer Rusia di Ukraina dan ketakutan akan tindakan serupa oleh China terhadap Taiwan.



“Retorika nuklir Rusia yang tidak bertanggung jawab dan ancamannya untuk menyebarkan senjata nuklir di Belarusia tidak dapat diterima,” kata para menteri luar negeri G7 dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Selasa (18/4/2023).

“Setiap penggunaan senjata kimia, biologi, atau nuklir oleh Rusia akan menghadapi konsekuensi yang parah," lanjut para menteri tersebut.

G7 secara resmi beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Namun, blok Uni Eropa juga ikut serta.



Presiden Putin pada bulan lalu mengatakan Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis jarak pendek di wilayah tetangganya, Belarusia.

Moskow mengatakan langkah itu dipaksakan oleh perluasan aliansi militer NATO menuju perbatasan Rusia. Moskow juga berdalih langkahnya itu mengikuti apa yang telah dilakukan Amerika Serikat selama puluhan tahun, yakni mengerahkan sekitar 100 bom nuklir ke lima negara Eropa.

Ini adalah pertama kalinya Rusia mengatakan akan menempatkan senjata nuklir di wilayah negara lain sejak berakhirnya Perang Dingin tiga dekade lalu, dan tampaknya meningkatkan taruhannya, setidaknya secara simbolis, dalam ketegangan yang semakin intensif dengan Barat atas perang di Ukraina.

Para menteri luar negeri G7 mengatakan mereka mengulangi seruan mereka agar China bertindak sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, menyetujui bahwa perdamaian dan keamanan di Selat Taiwan sangat penting dan menentang militerisasi Beijing di Laut China Selatan.