Elon Musk Bongkar Sendiri Alasan Starlink Batasi Akses Militer Ukraina
Senin, 13 Februari 2023 - 20:23 WIB
CEO SpaceX Elon Musk. Foto/REUTERS
WASHINGTON - CEO SpaceX Elon Musk membongkar sendiri alasan di balik keputusan perusahaan membatasi penggunaan sistem internet Starlink oleh militer Ukraina.
Dia mengaku tidak ingin konflik meningkat menjadi Perang Dunia III.
Penjelasan tersebut merupakan bagian dari tanggapan Musk terhadap astronot Scott Kelly, yang merupakan pendukung vokal perjuangan Ukraina. Kelly mendesak pemulihan fungsionalitas penuh dari sistem canggih tersebut.
Pembatasan yang diumumkan pekan lalu melarang militer Ukraina menggunakan Starlink untuk menerbangkan drone, yang digambarkan Presiden SpaceX Gwynne Shotwell sebagai "persenjataan" produk tersebut.
Musk mengatakan, “Kelly cukup pintar untuk tidak menelan media dan propaganda lainnya."
Dia menunjukkan, Starlink tetap tersedia untuk komunikasi militer di Ukraina, meskipun sebagai perusahaan swasta, SpaceX memiliki hak untuk mematikan terminalnya.
"Kami berusaha keras untuk melakukan hal yang benar, di mana 'hal yang benar' adalah pertanyaan moral yang sangat sulit," papar Musk, dilansir RT.com.
“Kami tidak akan mengizinkan eskalasi konflik yang dapat menyebabkan Perang Dunia III,” ujar dia.
Sistem Starlink dielu-elukan pejabat AS sebagai pengubah permainan bagi militer Ukraina, menyediakan sistem komunikasi yang andal yang diduga tidak dapat diganggu oleh Rusia melalui peretasan.
Tetapi Musk telah memicu kemarahan Kiev dalam beberapa kesempatan, termasuk dengan mengusulkan rencana perdamaian pada Oktober yang mengharuskan Ukraina membuat konsesi ke Rusia. Dia menghadapi kritik dan hinaan dari pejabat Ukraina sebagai tanggapan.
Menanggapi perubahan Starlink, Mikhail Podoliak, pembantu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menyatakan Musk dan Shotwell hanya memiliki dua pilihan: mereka bisa berada di pihak Ukraina dan tidak mencari "cara untuk menyakiti" atau dianggap sebagai pro-Rusia .
Pejabat yang sama sebelumnya mengklaim platform media sosial milik Musk, Twitter, membatasi jangkauan akun pemerintah Ukraina dan membantu "propaganda Rusia".
Podoliak tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut, tetapi mengancam tindakan pengaturan Twitter.
Dia mengaku tidak ingin konflik meningkat menjadi Perang Dunia III.
Penjelasan tersebut merupakan bagian dari tanggapan Musk terhadap astronot Scott Kelly, yang merupakan pendukung vokal perjuangan Ukraina. Kelly mendesak pemulihan fungsionalitas penuh dari sistem canggih tersebut.
Pembatasan yang diumumkan pekan lalu melarang militer Ukraina menggunakan Starlink untuk menerbangkan drone, yang digambarkan Presiden SpaceX Gwynne Shotwell sebagai "persenjataan" produk tersebut.
Musk mengatakan, “Kelly cukup pintar untuk tidak menelan media dan propaganda lainnya."
Dia menunjukkan, Starlink tetap tersedia untuk komunikasi militer di Ukraina, meskipun sebagai perusahaan swasta, SpaceX memiliki hak untuk mematikan terminalnya.
"Kami berusaha keras untuk melakukan hal yang benar, di mana 'hal yang benar' adalah pertanyaan moral yang sangat sulit," papar Musk, dilansir RT.com.
“Kami tidak akan mengizinkan eskalasi konflik yang dapat menyebabkan Perang Dunia III,” ujar dia.
Sistem Starlink dielu-elukan pejabat AS sebagai pengubah permainan bagi militer Ukraina, menyediakan sistem komunikasi yang andal yang diduga tidak dapat diganggu oleh Rusia melalui peretasan.
Tetapi Musk telah memicu kemarahan Kiev dalam beberapa kesempatan, termasuk dengan mengusulkan rencana perdamaian pada Oktober yang mengharuskan Ukraina membuat konsesi ke Rusia. Dia menghadapi kritik dan hinaan dari pejabat Ukraina sebagai tanggapan.
Menanggapi perubahan Starlink, Mikhail Podoliak, pembantu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menyatakan Musk dan Shotwell hanya memiliki dua pilihan: mereka bisa berada di pihak Ukraina dan tidak mencari "cara untuk menyakiti" atau dianggap sebagai pro-Rusia .
Pejabat yang sama sebelumnya mengklaim platform media sosial milik Musk, Twitter, membatasi jangkauan akun pemerintah Ukraina dan membantu "propaganda Rusia".
Podoliak tidak memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut, tetapi mengancam tindakan pengaturan Twitter.
(sya)
tulis komentar anda