Riwayat Sudan: Negara Islam Jadi Sekuler, Sekarang Ingin Normalisasi dengan Israel
Jum'at, 03 Februari 2023 - 11:02 WIB
KHARTOUM - Selama 30 tahun, Sudan telah menjadi negara dengan pemerintah Islam. Namun pada September 2020, negara itu memutuskan menjadi sekuler sebagai bagian dari kesepakatan damai untuk antara kubu pemerintah dengan kubu pemberontak.
Sekarang, Sudan membuat sejarah baru lagi dengan sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel .
Pada 2020 lalu, kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara sepakat berdamai dengan kubu pemerintah dan membentuk pemerintahan transisi.
Pemerintah transisi Sudan setuju untuk memisahkan urusan agama dari negara, yang praktis mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara Afrika Utara itu.
"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara', jika tidak ada hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," bunyi dokumen kesepakatan tersebut.
Kesepakatan itu muncul kurang dari sepekan setelah pemerintah menandatangani kesepakatan damai dengan pasukan pemberontak yang meningkatkan harapan untuk mengakhiri pertempuran yang melanda Darfur dan bagian lain Sudan di bawah diktator Omar al-Bashir yang digulingkan.
Dua faksi yang lebih besar dalam Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, yang telah memerangi pasukan Sudan di negara-negara perbatasan negara itu, telah menolak untuk menandatangani perjanjian apa pun yang tidak menjamin sistem sekuler.
Sudan bangkit dari isolasi internasional yang dimulai segera setelah Bashir merebut kekuasaan pada 1989 dan menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam yang berupaya menjadikan negara itu "pelopor dunia Islam".
Sekarang, Sudan membuat sejarah baru lagi dengan sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel .
Pada 2020 lalu, kelompok pemberontak Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara sepakat berdamai dengan kubu pemerintah dan membentuk pemerintahan transisi.
Pemerintah transisi Sudan setuju untuk memisahkan urusan agama dari negara, yang praktis mengakhiri 30 tahun pemerintahan Islam di negara Afrika Utara itu.
"Agar Sudan menjadi negara demokratis di mana hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara', jika tidak ada hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati," bunyi dokumen kesepakatan tersebut.
Kesepakatan itu muncul kurang dari sepekan setelah pemerintah menandatangani kesepakatan damai dengan pasukan pemberontak yang meningkatkan harapan untuk mengakhiri pertempuran yang melanda Darfur dan bagian lain Sudan di bawah diktator Omar al-Bashir yang digulingkan.
Dua faksi yang lebih besar dalam Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, yang telah memerangi pasukan Sudan di negara-negara perbatasan negara itu, telah menolak untuk menandatangani perjanjian apa pun yang tidak menjamin sistem sekuler.
Sudan bangkit dari isolasi internasional yang dimulai segera setelah Bashir merebut kekuasaan pada 1989 dan menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam yang berupaya menjadikan negara itu "pelopor dunia Islam".
Lihat Juga :
tulis komentar anda