AS Gunakan Hak Veto, Resolusi Palestina Gugur
Rabu, 31 Desember 2014 - 11:34 WIB
AS Gunakan Hak Veto, Resolusi Palestina Gugur
A
A
A
NEW YORK - Harapan Palestina untuk bisa semakin menekan Israel dengan mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan (DK) PBB pupus sudah. Dalam sidang yang berlangsung semalam, resolusi yang diajukan Palestina itu gugur karena diveto Amerika Serikat (AS).
Melansir Reuters, Rabu (31/12/2014), dari 15 anggota DK PBB, delapan diantaranya menyetujui resolusi tersebut, lima abstain dan dua menolak. Kedua negara yang menolak resolusi tersebut adalah AS dan Australia.
Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power mengemukakan alasan mengapa pihaknya menolak resolusi tersebut. Power menyatakan, resolusi tersebut tidak mencerminkan usaha untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.
"AS setiap harinya selalu mencari cara-cara baru untuk mengambil langkah-langkah konstruktif demi mendukung kemajuan yang dapat dicapai kedua pihak untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan," ucap Power. “Resolusi yang diajukan Palestina ke DK PBB bukanlah salah satu langkah konstruktif yang kami maksud,” Power menambahkan.
Dalam resolusi tersebut, Palestina mengajukan batas waktu penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina. Masalah perbatasan turut menjadi sorotan utama dalam resolusi itu, dimana Palestina menuntut pembagian wilayah sesuai dengan perjanjian 1967, dengan Yarusalem sebagai ibukota Palestina.
Melansir Reuters, Rabu (31/12/2014), dari 15 anggota DK PBB, delapan diantaranya menyetujui resolusi tersebut, lima abstain dan dua menolak. Kedua negara yang menolak resolusi tersebut adalah AS dan Australia.
Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power mengemukakan alasan mengapa pihaknya menolak resolusi tersebut. Power menyatakan, resolusi tersebut tidak mencerminkan usaha untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel.
"AS setiap harinya selalu mencari cara-cara baru untuk mengambil langkah-langkah konstruktif demi mendukung kemajuan yang dapat dicapai kedua pihak untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan," ucap Power. “Resolusi yang diajukan Palestina ke DK PBB bukanlah salah satu langkah konstruktif yang kami maksud,” Power menambahkan.
Dalam resolusi tersebut, Palestina mengajukan batas waktu penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Palestina. Masalah perbatasan turut menjadi sorotan utama dalam resolusi itu, dimana Palestina menuntut pembagian wilayah sesuai dengan perjanjian 1967, dengan Yarusalem sebagai ibukota Palestina.
(esn)
