AS Bongkar Aib CIA, Indonesia Ditantang Beber Kasus 1965
Jum'at, 12 Desember 2014 - 17:32 WIB
AS Bongkar Aib CIA, Indonesia Ditantang Beber Kasus 1965
A
A
A
JAKARTA - Parlemen Indonesia ditantang meniru Parlemen atau Senat Amerika Serikat (AS) yang telah membongkar aib CIA terkait penyiksaan tahanan. Indonesia didesak untuk membongkar kasus pembunuhan massal 1965-1966.
Desakan itu disampaikan Wakil Direktur Human Right Watch (HRW) Asia, Phelim Kine. Tujuannya, agar diperoleh keadilan bagi korban kejahatan rezim masa silam.
Pada tanggal 10 Desember 2014, Senator AS, Tom Udall, memperkenalkan “Resolusi Senat” yang mengutuk kekejaman tahun 1965-1966 di Indonesia. Dia menyerukan Pemerintah AS untuk mengumumkan dokumen terkait pembunuhan massal tahun 1965-1966 yang dimiliki AS.
Rancangan resolusi itu disampaikan hanya sehari setelah Komite Senat AS merilis laporan penyiksaan tahanan 9/11 oleh interogator CIA di penjara-penjara rahasia.
”Jika Senat AS dapat mengeluarkan laporan rinci tentang tanggung jawab Pemerintah AS untuk penyiksaan CIA hampir satu dekade lalu, pasti Parlemen Indonesia dapat melakukan hal yang sama untuk salah satu pembantaian terburuk abad ke-20,” kata Kine, dalam rilis di situs resmi HRW yang diunduh Sindonews.com, Jumat (12/12/2014).
“Pihak berwenang Indonesia harus membuka diskusi tentang peristiwa 1965-1966, termasuk dengan membentuk komisi kebenaran dan menyelidiki hidup pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas kejahatan,” lanjut Kine.
Menurut laporan HRW, pada bulan Oktober 1965, Pemerintah Indonesia memberikan kendali bebas untuk tentara Indonesia dan milisi lokal untuk membunuh siapa pun yang mereka dianggap sebagai "komunis."
Selama beberapa bulan ke depan hingga 1966, setidaknya 500 ribu orang tewas (total mungkin mencapai 1 juta). Para korban termasuk anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), etnis China, serta serikat buruh, guru, aktivis masyarakat sipil, dan seniman sayap kiri.
Desakan itu disampaikan Wakil Direktur Human Right Watch (HRW) Asia, Phelim Kine. Tujuannya, agar diperoleh keadilan bagi korban kejahatan rezim masa silam.
Pada tanggal 10 Desember 2014, Senator AS, Tom Udall, memperkenalkan “Resolusi Senat” yang mengutuk kekejaman tahun 1965-1966 di Indonesia. Dia menyerukan Pemerintah AS untuk mengumumkan dokumen terkait pembunuhan massal tahun 1965-1966 yang dimiliki AS.
Rancangan resolusi itu disampaikan hanya sehari setelah Komite Senat AS merilis laporan penyiksaan tahanan 9/11 oleh interogator CIA di penjara-penjara rahasia.
”Jika Senat AS dapat mengeluarkan laporan rinci tentang tanggung jawab Pemerintah AS untuk penyiksaan CIA hampir satu dekade lalu, pasti Parlemen Indonesia dapat melakukan hal yang sama untuk salah satu pembantaian terburuk abad ke-20,” kata Kine, dalam rilis di situs resmi HRW yang diunduh Sindonews.com, Jumat (12/12/2014).
“Pihak berwenang Indonesia harus membuka diskusi tentang peristiwa 1965-1966, termasuk dengan membentuk komisi kebenaran dan menyelidiki hidup pejabat militer senior yang bertanggung jawab atas kejahatan,” lanjut Kine.
Menurut laporan HRW, pada bulan Oktober 1965, Pemerintah Indonesia memberikan kendali bebas untuk tentara Indonesia dan milisi lokal untuk membunuh siapa pun yang mereka dianggap sebagai "komunis."
Selama beberapa bulan ke depan hingga 1966, setidaknya 500 ribu orang tewas (total mungkin mencapai 1 juta). Para korban termasuk anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), etnis China, serta serikat buruh, guru, aktivis masyarakat sipil, dan seniman sayap kiri.
(mas)
