Hamas: Pemerintah Persatuan Palestina Telah Berakhir
Senin, 01 Desember 2014 - 14:56 WIB
Hamas: Pemerintah Persatuan Palestina Telah Berakhir
A
A
A
GAZA - Pemerintah persatuan yang dibentuk oleh Hamas dan Fatah beberapa waktu lalu disebut telah habis masa pemerintahannya. Kepastian habisnya masa pemeritahan pemerintah persatuan disampikan oleh juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.
“Masa pemerintahan selama enam bulan pemerintah persatuan telah berakhir, dan kini kami sedang membahas menganai kelanjutan dialog nasional untuk membahas masa depan pemerintah persatuan ini,” ucap Abu Zuhri dalam sebuah pernyataan.
Menurutnya, kepastian apakah pemerintah persatuan ini akan dilanjutkan, baik dengan perubahan atau tidak, dan apakah pemerintah persatuan ini akan benar-benar dibubarkan, semuanya akan dibahas dalam dialog dengan Fatah beberapa waktu kedepan.
Di kesempatan yang sama, dirinya juga mengomentari pernyataan Presiden Palestina, yang menyatakan bahwa selama ini Gaza masih terus di bawah kendali Hamas, dan pemerintah persatuan tidak memiliki wewenang di sana.
“Hamas tidak mengontrol Jalur Gaza sama sekali. Jika pemerintah konsensus nasional tidak mau bertanggung jawab atas Gaza, ini tidak berarti pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab ini,” ucap Abu Zuhri.
“Masa pemerintahan selama enam bulan pemerintah persatuan telah berakhir, dan kini kami sedang membahas menganai kelanjutan dialog nasional untuk membahas masa depan pemerintah persatuan ini,” ucap Abu Zuhri dalam sebuah pernyataan.
Menurutnya, kepastian apakah pemerintah persatuan ini akan dilanjutkan, baik dengan perubahan atau tidak, dan apakah pemerintah persatuan ini akan benar-benar dibubarkan, semuanya akan dibahas dalam dialog dengan Fatah beberapa waktu kedepan.
Di kesempatan yang sama, dirinya juga mengomentari pernyataan Presiden Palestina, yang menyatakan bahwa selama ini Gaza masih terus di bawah kendali Hamas, dan pemerintah persatuan tidak memiliki wewenang di sana.
“Hamas tidak mengontrol Jalur Gaza sama sekali. Jika pemerintah konsensus nasional tidak mau bertanggung jawab atas Gaza, ini tidak berarti pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab ini,” ucap Abu Zuhri.
(esn)
