Diperingatkan Jokowi soal Pencari Suaka, Australia Berkelit
Diperingatkan Jokowi soal Pencari Suaka, Australia Berkelit
A
A
A
CANBERRA - Pemerintah Australia berkelit setelah diperingatkan presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) soal kebijakan keras dalam penanganan para pencari suaka.
Jokowi memperingatkan Australia bahwa Indonesia tidak bisa terima jika perairan Indonesia dimasuki kapal-kapal Angkatan Laut Australia dengan dalih mengusir perahu para pencari suaka. Jokowi menegaskan, jika kapal-kapal Australia masuk ke perairan Indonesia, itu sudah melanggar hukum internasional.
Namun, Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, berkelit dengan mengklaim kebijakan keras Australia soal penanganan para pencari suaka justru menguntungkan pemerintahan Jokowi.
"Sebagai hasil dari Operation Sovereign Borders, Indonesia dan Australia tidak lagi dihadapkan dengan masalah penyelundupan manusia yang merajalela, di mana hampir 1.200 orang meninggal di lepas pantai laut Jawa,” ujarnya, sebagaimana dikutip Sydney Morning Herald, Minggu (19/10/2014).
Morrison mengatakan, peringatan Jokowi terhadap Australia bukan ditujukan pada kebijakan Australia saat ini, tapi terhadap kebijakan Australia terdahulu.
”Itu bukan kebijakan dari pemerintah Australia, juga bukan kebijakan kami yang sekarang untuk memasuki perairan Indonesia dalam kaitannya dengan operasi bernama Operation Sovereign Borders,” kata Morrison.
Komentar Morrison itu menyusul peringatan Jokowi terhadap Australia dalam wawancaranya dengan Fairfax Media. ”Kami akan memberikan peringatan, bahwa ini tidak dapat diterima. Anda (Australia) harus menghormati hukum internasional,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia pada Senin (20/10/2014) besok di Jakarta.
Jokowi memperingatkan Australia bahwa Indonesia tidak bisa terima jika perairan Indonesia dimasuki kapal-kapal Angkatan Laut Australia dengan dalih mengusir perahu para pencari suaka. Jokowi menegaskan, jika kapal-kapal Australia masuk ke perairan Indonesia, itu sudah melanggar hukum internasional.
Namun, Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, berkelit dengan mengklaim kebijakan keras Australia soal penanganan para pencari suaka justru menguntungkan pemerintahan Jokowi.
"Sebagai hasil dari Operation Sovereign Borders, Indonesia dan Australia tidak lagi dihadapkan dengan masalah penyelundupan manusia yang merajalela, di mana hampir 1.200 orang meninggal di lepas pantai laut Jawa,” ujarnya, sebagaimana dikutip Sydney Morning Herald, Minggu (19/10/2014).
Morrison mengatakan, peringatan Jokowi terhadap Australia bukan ditujukan pada kebijakan Australia saat ini, tapi terhadap kebijakan Australia terdahulu.
”Itu bukan kebijakan dari pemerintah Australia, juga bukan kebijakan kami yang sekarang untuk memasuki perairan Indonesia dalam kaitannya dengan operasi bernama Operation Sovereign Borders,” kata Morrison.
Komentar Morrison itu menyusul peringatan Jokowi terhadap Australia dalam wawancaranya dengan Fairfax Media. ”Kami akan memberikan peringatan, bahwa ini tidak dapat diterima. Anda (Australia) harus menghormati hukum internasional,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia pada Senin (20/10/2014) besok di Jakarta.
(mas)
Explore More