Palestina Diboikot Dunia jika Menggaji Hamas

GAZA - Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah, mengatakan bahwa Palestina akan diboikot masyarakat dunia jika menggaji karyawan Hamas di Gaza.

Menurutnya, Palestina juga akan menghadapi masalah jika ia mengunjungi Jalur Gaza tanpa terlebih dahulu mengatur masalah gaji para pegawai Hamas. Kondisi serba sulit itu membuat pemerintah baru Palestina mengalami dilema.

Hamdallah, yang memimpin pemerintah persatuan Palestina resmi menjabat sejak 2 Juni 2014. Masalah upah para mantan pegawai Hamas, katanya, menjadi batu sandungan utama untuk kesepakatan rekonsiliasi internal Palestina, yakni Hamas dan Fatah.

Sejak sepakat bersatu dengan Fatah pada April lalu, Hamas telah menuntut pemerintah baru Palestina mengambil tanggung jawab untuk pembayaran 45 ribu karyawannya. Di mana, 27 ribu di antaranya adalah pegawai negeri. Sisanya adalah anggota polisi dan pasukan keamanan.

Pemerintah Hamas telah mengundurkan diri pada bulan Juni 2014, dan menyatakan tidak mampu membayar upah para pegawainya selama berbulan-bulan, karena dililit krisis ekonomi.

Tapi lanjut Hamdallah, pemerintahnya telah diperingatkan t oleh Amerika Serikat dan Eropa untuk tidak menggaji para pegawai Hamas, karena telah ditetapkan sebagai organisasi teror.

”Pemerintah dan bank-bank yang beroperasi di wilayah Palestina memperingatkan bahwa jika mereka melakukan pembayaran tersebut kepada pegawai pemerintah Hamas di Gaza, maka pemerintah dan masyarakat dunia akan memboikot,” ujarnya, seperti dikutip Al Arabiya, semalam (8/9/2014).