Korut Kecam Pendirian Kantor PBB di Korsel
Senin, 09 Juni 2014 - 20:19 WIB
Korut Kecam Pendirian Kantor PBB di Korsel
A
A
A
PYONGYANG - Korea Utara (Korut) pada Senin (9/6/2014) menyatakan kecaman terhadap pendirian kantor PBB di Kores Selatan (Korsel) yang berfungsi sebagai pengamat kegiatan Korut yang diduga kerap melakukan pelanggaran HAM.
Melansir Channel News Asia, Komite Utara untuk Reunifikasi Damai Korea turut mengecam tindakan Korsel yang menerima proposal PBB untuk dapat mendirikan kantor mereka di sana. Korut mengancam akan memberik respon keras terhadap hal itu.
“Kami akan memberikan respon tegas terhadap hal itu. Kami tak perlu menjelaskan, kantor beserta stafnya akan menjadi target dalam tindakan ini,” ungkap juru bicara komite dalam sebuah pernyataan.
“Kantor PBB di Seoul merupakan kantor anti Korut, sebuah organisasi yang mencoba meluncurkan agresi dan menurunkan sistem sosial di Utara,” juru bicara tersebut menambahkan. Tetapi dia tidak memberikan rincian respon seperti apa yang akan diberikan Korut.
Mei lalu Korsel memberikan izin kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk membukan kantor mereka disana guna mempermudah pengamatan terhadap tetangga mereka Korut. Investigasi terhadap pelanggaran HAM di Korut hingga saat ini masih terus digalakan.
Melansir Channel News Asia, Komite Utara untuk Reunifikasi Damai Korea turut mengecam tindakan Korsel yang menerima proposal PBB untuk dapat mendirikan kantor mereka di sana. Korut mengancam akan memberik respon keras terhadap hal itu.
“Kami akan memberikan respon tegas terhadap hal itu. Kami tak perlu menjelaskan, kantor beserta stafnya akan menjadi target dalam tindakan ini,” ungkap juru bicara komite dalam sebuah pernyataan.
“Kantor PBB di Seoul merupakan kantor anti Korut, sebuah organisasi yang mencoba meluncurkan agresi dan menurunkan sistem sosial di Utara,” juru bicara tersebut menambahkan. Tetapi dia tidak memberikan rincian respon seperti apa yang akan diberikan Korut.
Mei lalu Korsel memberikan izin kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk membukan kantor mereka disana guna mempermudah pengamatan terhadap tetangga mereka Korut. Investigasi terhadap pelanggaran HAM di Korut hingga saat ini masih terus digalakan.
(esn)
