Amerika Serikat Ingin Rangkul Palestina Bersatu
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS),Barack Obama, berencana untuk bekerjasama dan mendanai pemerintah baru persatuan Palestina. Pemerintahan yang merupakan gabungan faksi Hamas dan Fatah itu resmi dilantik Presiden Palestina Mahmud Abbas, kemarin.
Keputusan AS itu memicu kontroversi. Sebab, sebelumya mereka terang-terangan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Keputusan untuk merangkul Palestina bersatu itu pun menuai kritikan keras dari parlemen AS.
Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi alasan pemerintah Obama bersedia bekerjasama dengan pemerintah persatuan Palestina. Yakni, kabinet baru pemerintah persatuan Palestina itu berisi para teknokrat, bukan para politisi dari kedua faksi yang sebelumnya pernah berseteru. (Baca: Palestina Sambut Era Baru)
”Pada titik ini, tampak bahwa Presiden Abbas telah membentuk pemerintahan teknokratis interim yang tidak termasuk menteri yang berafiliasi dengan Hamas,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS,Jen Psaki, dalam konferensi pers yang dilansir Reuters, Selasa (3/6/2014).
”Berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, kami berniat untuk bekerja dengan pemerintah (persatuan Palestina). Namun, (AS)akan mengawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa prinsip Presiden Abbas akan dijunjung tinggi hari ini,” lanjut Psaki mengacu pada komitmen Abbas untuk menghormati kesepakatan damai terakhir dengan pihak Israel.
Keputusan AS itu memicu kontroversi. Sebab, sebelumya mereka terang-terangan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Keputusan untuk merangkul Palestina bersatu itu pun menuai kritikan keras dari parlemen AS.
Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi alasan pemerintah Obama bersedia bekerjasama dengan pemerintah persatuan Palestina. Yakni, kabinet baru pemerintah persatuan Palestina itu berisi para teknokrat, bukan para politisi dari kedua faksi yang sebelumnya pernah berseteru. (Baca: Palestina Sambut Era Baru)
”Pada titik ini, tampak bahwa Presiden Abbas telah membentuk pemerintahan teknokratis interim yang tidak termasuk menteri yang berafiliasi dengan Hamas,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS,Jen Psaki, dalam konferensi pers yang dilansir Reuters, Selasa (3/6/2014).
”Berdasarkan apa yang kita ketahui sekarang, kami berniat untuk bekerja dengan pemerintah (persatuan Palestina). Namun, (AS)akan mengawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa prinsip Presiden Abbas akan dijunjung tinggi hari ini,” lanjut Psaki mengacu pada komitmen Abbas untuk menghormati kesepakatan damai terakhir dengan pihak Israel.
(mas)