Pemerintahan Persatuan Palestina Terancam Gagal

GAZA - Di menit-menit menjelang pengumuman kabinet pemerintahan persatuan Palestina terjadi hal yang dianggap bisa meruntuhkan proses panjang yang dilalui oleh Hamas dan Fatah demi terciptanya persatuan di negara mereka.

Melansir Reuters, Senin (2/5/2014), penyebabnya adalah keputusan Abbas yang merubah susunan pemerintahan, di mana dia mengubah Departemen Urusan Pertahanan menjadi komite khusus yang bekerja di luar kabinet.

Hal tersebut ditolak dengan tegas oleh pihak Hamas. Pasalnya, Departemen Urusan Pertahanan adalah departemen yang mengurusi para tahanan Palestina yang berada di penjara-penjara Israel.

"Tidak, dan seribu kali tidak. Bagaimana mungkin kita meninggalkan orang-orang yang telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka (di penjara)?" ungkap Menteri Dalam Negeri Hamas, Fathy Hammad.

Hamas dengan tegas tidak akan mengakui pemerintahan bila susunannya seperti itu, di mana hal ini tentu akan menghancurkan kesepakatan yang telah mereka capai. Seorang pejabat Palestina menyatakan alasan Abbas menutup departemen tersebut karena ingin mengamankan dana Barat.

Beberapa donatur internasional menyatakan, bila departemen tersebut tetap dibentuk mereka akan menghentikan bantuan untuk para tahanan Palestina yang ada di penjara Israel. Pasalnya, pemerintah Palestina harus membiayai keluarga tahanan.