Fatah beri 5 pekan untuk bentuk pemerintah persatuan Palestina
A
A
A
Sindonews.com – Seorang juru bicara Fatah mengatakan, ada kemajuan dalam rekonsiliasi kesepakatan antara Organiasi Pembebasan Palestina (PLO) -Hamas. Fatah juga telah memberi batas waktu lima pekan untuk pembentukan pemerintah persatuan.
Seperti dilansir Maan News, Minggu (11/5/2014), juru bicara Fatah, Fayiz Abu Eita mengatakan, pejabat senior Fatah Azzam al-Ahmad dijadwalkan akan mengunjungi Jalur Gaza dalam waktu dekat untuk membahas pembentukan pemerintah persatuan.
"Telah ada kesepakatan untuk menciptakan pemerintahan teknokrat non-partisan untuk dipilih oleh Presiden Abbas," ungkap Eita, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai nama-nama yang akan diajukan kepada Abbas.
Abu Eita juga berspekulasi, pemerintah persatuan yang akan datang bakal memperbaiki hubungan Mesir-Gaza. Dengan dibentukanya pemerintah persatuan, jalur penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir kemungkinan akan dibuka, seetelah terus-menerus ditutup dengan beberapa pengecualian. Penutupan dilakukan usai terjadinya penggulingan mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi.
Berbagai faksi Palestina telah mengatakan, batas waktu lima pekan disediakan untuk memperkuat perdamaian dengan membentuk pemerintah sementara dan telah memperingatkan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kegagalan perjanjian sebelumnya.
Seperti dilansir Maan News, Minggu (11/5/2014), juru bicara Fatah, Fayiz Abu Eita mengatakan, pejabat senior Fatah Azzam al-Ahmad dijadwalkan akan mengunjungi Jalur Gaza dalam waktu dekat untuk membahas pembentukan pemerintah persatuan.
"Telah ada kesepakatan untuk menciptakan pemerintahan teknokrat non-partisan untuk dipilih oleh Presiden Abbas," ungkap Eita, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai nama-nama yang akan diajukan kepada Abbas.
Abu Eita juga berspekulasi, pemerintah persatuan yang akan datang bakal memperbaiki hubungan Mesir-Gaza. Dengan dibentukanya pemerintah persatuan, jalur penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir kemungkinan akan dibuka, seetelah terus-menerus ditutup dengan beberapa pengecualian. Penutupan dilakukan usai terjadinya penggulingan mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi.
Berbagai faksi Palestina telah mengatakan, batas waktu lima pekan disediakan untuk memperkuat perdamaian dengan membentuk pemerintah sementara dan telah memperingatkan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kegagalan perjanjian sebelumnya.
(esn)